TRENDING NOW

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (1/10/2023). Pada acara penutupan tersebut dibacakan rekomendasi internal dan eksternal Rakernas IV PDIP.

Dalam pidato penutupannya, Megawati mengucapkan terima kasih karena pokok-pokok permasalahan terkait pangan mendapat sambutan luas bagi masyarakat luas.

Menurutnya, kebijakan kedaulatan pangan merupakan perjuangan ideologis yang dijabarkan secara teknokratis melalui kebijakan. Selain itu, kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat adalah mutlak. Pangan menampilkan kekuatan bangsa di masa depan.

“Konsepsi PDIP dalam manifesto kedaulatan pangan sudah bisa dijalankan seperti tekad tidak mengonversi lahan subur bisa dilakukan oleh pejabat daerah dan anggota partai,” tuturnya.

Sebagai partai ideologis, lanjutnya, PDIP berkomitmen mengupayakan segala tujuan bangsa dan negara demi kepentingan rakyat. Pihaknya juga mendorong BRIN untuk membuat peta lahan subur bersama para anggota partai di masing-masing partai.

“Politik tidak hanya dilihat untuk memperoleh kekuasaan politik semata, atau hanya menampakkan wajah mobilisasi, namun PDIP merupakan partai ideologis yang aplikasinya turun ke bawah bertemu akar rumput sebagai bagian dari pengabdian kepada negara,” tegasnya.

Masih dalam momen tersebut, Megawati menyebut Pemilu membuka gerbang demokrasi rakyat. Dirinya meyakini Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden ke – 8 RI.

Putri Presiden pertama RI tersebut menilai bahwa kebijakan pembangunan harus sinergis dari tingkatan atas sampai bawah, serta berkelanjutan antar periode kepemimpinan

“Kita harus menang, strategi pemenangan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan semakin kokoh. Sekarang Ganjar surveinya semakin meningkat, oleh sebab itu semua kader harus bekerja bersama.  Harus solid bergerak untuk Indonesia Raya,” serunya di hadapan para kader.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menjelaskan sejumlah rekomendasi eksternal Rakernas IV PDIP. Beberapa diantaranya menyebut bahwa Rakernas ini menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. 

“Seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDIP bertekad melaksanakan Pemilu sebagai wwahana pemersatu bangsa melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan narasi kemajuan, melanjutkan dan mempercepat keberhasilan Pemerintahan Presiden Jokowi.

“Rakernas IV PDIP juga mengapresiasi kinerja apparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam Pemilu,” tambahnya. Rill/Red

SINDONEWS

Tangerang, SindoNews.id - Muhammad Rizal anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN bersama BKKBN mengelar kegiatan sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program bangga kencana pencegahan stunting bersama masyarakat Pondok Aren Tangerang Selatan.

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Gedung Serbaguna GSG Arinda 2 Jl. Matoa 1, RT. 09 RW. 07, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pada Jumat (29/9/2023) sore.

Hadir sebagai narasumber Direktur Kesertaan KB BKKBN Pusat bapak Martin Suanta, Kepala Perwakilan BKKBN Banten Drs H. Napis MM, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tangsel, dr Yuni Lia Astuti.

Muhammad Rizal mengatakan kegiatan ini dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang adanya masalah stunting gizi buruk di masyarakat.

Maka dari itu pencegahan stunting perlu peranan semua pihak. Karena di masa yang akan datang generasi selanjutnya harus menjadi generasi emas.

"Di Tangsel cukup bagus penurunannya, sekarang angka stunting di Tangsel 9,1 persen, mudah-mudahan di Tangsel stuntingnya terus menurun," tuturnya.

Menurut dewan Rizal kegiatan sosialisasi dari BKKBN ini sangat penting untuk di ketahui oleh masyarakat. Agar setiap keluarga mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

"Peranan BKKBN dalam hal ini sangatlah strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Nantinya akan muncul keluarga sehat, produktif, dan berkualitas," jelas dewan Muhammad Rizal Politisi PAN asal daerah pemilihan Banten III, Tangerang Raya.

Rizal mengungkapkan dirinya terus turun ke masyarakat di Tangerang Raya mensosialisakan berbagai program mitra kerja komisi IX, dalam rangka mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat yang baik dan benar. Sampai 100 tempat di kunjunginya untuk sosialisasi bersama masyarakat di Tangerang Raya.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini semua keluarga dan masyarakat kita menjadi lebih proaktif, produktif dalam menjadikan keluarga berkualitas. Semoga masyarakat kita menjadi keluarga yang sejahtera, sehat, dan bahagia," harapnya.

Sementara itu Direktur Kesertaan KB BKKBN Pusat bapak Martin Suanta, mengatakan (KIE) adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Seperti pencegahan stunting, bangga kencana dan lainnya.

"Pemerintah sangat serius dalam menangani persoalan stunting, Kita harus menyiapkan generasi selanjutnya menjadi generasi emas di tahun 2045 menjadikan sumber daya manusia unggul berkualitas," ujarnya.

"Berkualitas itu pendidikannya bagus, skilnya bagus, keahliannya ada, menjadi berlian, dan bonus demografi tercapainya ekonomi rata-rata di atas 7 persen, dan kita harus menyiapkan usia produktif yang berkualitas," ungkapnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Banten Drs H. Napis MM mengatakan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronik yang ditandai tinggi badannya berada di bawah standar.

Menurutnya Langkah pencegahan stunting pada anak yang dapat dilakukan orang tua ada beberapa hal yaitu perhatikan nutrisi sejak dalam kandungan.

"Perhatikan gizi seribu hari pertama anak. Peran orang tua untuk mencegahnya, memberikan ASI eksklusif dan imunisasi. Lakukan pemeriksaan rutin di puskesmas. Dan menggunakan akses sanitasi dan jaga kebersihan, anak diberikan gizi yang berprotein hewani, telur, dan sayuran, serta aktif minum tablet tambah darah," jelasnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut di hadiri 250 warga masyarakat pondok aren dari berbagai elemen masyarakat, seperti dari kader perempuan, tokoh agama, ulama, Ketua RT/RW, Pemuda-pemudi, mahasiswa, Ibu-ibu, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat pun antusias mengikuti kegiatan tersebut. Rilll/Red

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV , di JIExpo Kemayoran. Rapat kerja yang berlangsung selama 3 hari, yakni mulai 29 September hingga 1 Oktober 2023, mengangkat tema besar ‘Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat’. 

Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengatakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP akan fokus membahas  penguatan kedaulatan pangan di Indonesia mulai dari hulu hingga ke hilir, apalagi pangan merupakan instrumen pokok dalam membangun dan mencerdaskan bangsa.

“Negara harus selalu memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, dengan mendukung petani dan nelayan makan Indonesia dapat berdikari dalam pangan.” kata Ganjar, Jumat (29/9).

Ganjar juga menekankan bahwa Ideologi Pancasila harus selalu dipegang teguh dalam pembangunan, khususnya mengenai kedaulatan pangan.

Ganjar melanjutkan, permasalahan pangan di Indonesia cukup kompleks, sehingga Rakernas PDIP ini membahas mulai dari modernisasi hingga bibit yang berpotensi membangun kedaulatan pangan.

"Termasuk modernisasinya, termasuk pupuknya, bibit bagusnya, lingkungan yang mulai rusak. Cukup kompleks ya, makanya PDIP hari ini rakernas-nya bicara pangan dan itu sangat strategis," tuturnya.

Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Pameran Pangan Plus 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat sebelum menghadiri Rakernas IV PDIP di lokasi tersebut. 

Saat membuka Rakernas IV PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri mengatakan bahwa PDIP tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan kedaulatan pangan.

“PDIP menyatakan bahwa ke depan pangan kita menjadi lambang supremasi kepemimpinan Indonesia bagi dunia,” kata Megawati.

Menurut Megawati, pangan harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa, namun yang terpenting adanya prioritas terjadap ekonomi Pancasila. Selain itu, lanjutnya, ekonomi politik pangan harus menempatkan petani dan nelayan sebagai prioritas kebijakan.

“Petani dan nelayan harus menjadi Soko Guru Indonesia, yang menjadikan kemakmuran bagi Indonesia. Kebijakan pangan harus dimulai dari ideologi agar kedaulatan pangan tercapai dan mampu berdikari,” tegasnya.

Sebelum acara penyerahan bibit secara simbolis, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa kekurangan stok pangan terjadi hampir di seluruh dunia, bahkan di negara maju sekalipun. 

“22 negara memutuskan tidak lagi mengekspor pangan sehingga menggantu kebutuhan pangan global dan juga berdampak ke Indonesia,” kata Jokowi.

Untuk itu, lanjut Jokowi, pangan menjadi kunci karena pertumbuhan penduduk selalu meningkat. Pembangunan infrastruktur pertanian harus dimasifkan agar produksi pertanian selalu meningkat dan kedaulatan pangan dapat terwujud.

Menurut Jokowi, visi taktis harus dimiliki untuk Indonesia Maju dan dirinya sangat meyakini sosok Ganjar Pranowo mampu untuk melakukannya. Rill/Red

SINDONEWS

Jayapura, SindoNews.id - Usulan dari pihak tertentu untuk membentuk sekretariat bagi asosiasi Gubernur se Tanah Papua tidak memiliki urgensi. 

Jika alasan dibalik pembentukannya untuk mengefektifkan koordinasi antar pemerintahan daerah juga tidak tepat mengingat sudah ada biro humas dan litbang dari masing-masing pemerintahan.

Tantangannya sekarang bagaimana masing-masing pihak meningkatkan koordinasi, yang juga didalamnya melibatkan SKPD lainnya.

Hal ini disampaikan Toenjes Swansen Maniagasi, SH Direktur Eksekutif Comunity Democracy (CoDe) Papua pada awak media di Jayapura (28/9/23).

Menurut pria yang biasa disapa TSM ini, pembentukan sekretariat belum diperlukan, masih banyak isu penting dan mendesak lainnya di masing-masing wilayah di Papua yang membutuhkan perhatian serius.

Jelas akan banyak anggaran untuk itu, mulai dari sewa tempat (kantor), gaji dari tim, biaya operasional dll. Padahal masih banyak isu dan masalah lain di tanah Papua ini.

“Misalnya saja sektor pendidikan, kesehatan, termasuk tenaga medis dan guru honorer, stunting, pangan dan sebagainya yang yang harus diselesaikan oleh Gubernur”, ungkap TSM.

“Jadi anggaran-anggaran yang ada baik di APBD maupun perbantuan dari pusat sebaiknya digunakan untuk melayani dan menyelesaikan berbagai masalah pelik tersebut”, tegas TSM.

“Saya ulangi sekali lagi, jika didasarkan pada argument bahwa pembentukan sekretariat dengan menempatkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang memiliki ide dan inovasi untuk kemajuan daerah itu sama saja merendahkan kualitas SDM yang ada di pemprov”, imbuh TSM.

Padahal di masing-masing SKPD dan insepktorat, apalagi litbang adalah orang-orang yang begitu berkompeten. Sekarang tinggal di maksimalkan saja termasuk koordinasi antar Gubernur untuk mencari program dan strategi kebijakan yang tepat dan ini forumnya cukup di tingkat koordinasi yang bisa diagendakan saat diperlukan.

“Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi kapan saja bisa dilakukan antar pihak”, tutup TSM.

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Permasalahan Rempang Eco City tampaknya akan berakhir dengan happy ending. Pasalnya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. 

Hal tersebut diungkap Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 25 September 2023.

Menanggapi sikap presiden tersebut, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut bahwa permasalahan Rempang dapat berimbas pada iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, kata dia, Indonesia akan mengalami kerugian yang cukup besar.

 "Ya, yang pertama tentu kerugiannya, kerugian dari investasi yang batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung besarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak jadi artinya perencanaan produksi dan segala macem juga hilang, opportunity costnya besar," kata Agus di Jakarta, Senin 25 September 2023.

Tak hanya itu, Agus menyebut apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.

"Kalau investasi batal, ya sangat bisa menjadi preseden buruk. Makanya kalau menawarkan dan membuka investasi kita itu harus siap. Termasuk ada ngga studi soal antropologinya, kemudian identifikasi kemungkinan konflik, selain itu bisa juga diperkirakan antisipasi, sehingga nanti juga mitigasi terukur agar proses investasi dapat berjalan lancar dan aman di Rempang," katanya.

Agus pun melihat sejauh ini di setiap program pembangunan infrastruktur atau investasi tidak terlihat studi antropologinya. 

"Saya tidak pernah lihat. Padahal itu untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipindahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak semua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat dari pemerintah Kementerian Agraria,” ujarnya.

Namun untuk mengungkap itu semua bukan hal yang mudah, karena pasti ada pihak lain di belakang masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah di Rempang, mereka pasti punya orang kuat di politik, pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Jadi ya pasti ada yang membekingi. Sekarang terserah presiden mau bagaimana, panggil saja semuanya rapat kabinet terbatas tetapkan, lalu buat Keppresnya," ujar Agus.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat kabinet terbatas menyebut bahwa Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan.

"Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Diakui Bahlil, pihaknya juga telah berkunjung langsung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk bertemu dengan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kunjungannya tersebut, lanjut Bahlil, pihaknya menemukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.

"Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," kata dia.

Menurut Bahlil, warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan. Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta dibangunkan rumah dengan tipe 45.

"Apabila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) nilainya berapa, itu yang akan diberikan," ucap Bahlil.

Dalam rapat tersebut, Menteri Investasi juga melaporkan bahwa dari 17 ribu hektare area Pulau Rempang, hanya sekitar 8 ribu hektare lahan saja yang akan dikelola terlebih dahulu.

"Oleh karena itu, kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang, yang akan dikelola terlebih dahulu hanya 7 ribu (hektare) lebih hingga 8 ribu (hektare), selebihnya masih hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," tuturnya.

SINDONEWS

Tangerang, SindoNews.id - Muhammad Rizal Anggota DPR RI fraksi PAN bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Banten menggencarkan Program Percepatan Penurunan Stunting melalui kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bangga Kencana.

Kegiatan sosialisasi tersebut bersama 250 peserta yang sebagian besar pesertanya adalah Pengurus Perempuan Amanat Nasional (PUAN), kader PKK, dan posyandu yang ada diwilayah Kabupaten Tangerang. 

Kegiatan digelar di rumah joglo Dian Mustika, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Jumat (23/9/2023) sore.

Hadir sebagai narasumber dari Perwakilan BKKBN Banten ibu Indah Susanti, dan Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Tangerang dr Hendra Tarmizi beserta timnya.

Muhammad Rizal mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen dan sinergitas dengan mitra strategis. Mitra atau stakeholder ini akan mendukung percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan penyebab dari stunting.

"Kegiatan sosialisasi ini dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting. Kita harus bersama-sama mencegah stunting agar anak-anak kita menjadi anak yang sehat, kuat, hebat, cerdas, brilian," terangnya.

Semua pihak memiliki peran penting dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

"Kita harus mempersiapkan generasi selanjutnya menjadi Generasi yang hebat dan unggul," smbung Muhammad Rizal Politisi PAN asal daerah pemilihan Banten III, Tangerang Raya.

Rizal melanjutkan bahwa Pencegahan stunting ini menjadi program prioritas nasional, Target Indonesia di tahun 2045 menjadi negara besar, maju dan sejahtera.

"Semoga kegiatan sosialisasi ini bermanfaat dan dapat di pahami oleh masyarakat bahwa hidup sehat itu penting sekali," harapnya.

Sementara itu Perwakilan BKKBN Banten ibu Indah Susanti mengatakan salah satu yang ditempuh oleh BKKBN dalam Program Percepatan Penurunan Stunting adalah dengan melakukan sosialisasi dan advokasi serta KIE dalam pencegahan stunting kepada masyarakat. 

Pendampingan keluarga stunting serta pemberian bantuan makanan bergizi dan penuh protein, seperti telur, ikan dan sayuran.

"Pencegahan stunting di mulai dari mempersiapkan calon pengantin yang sehat, menjaga kehamilan dengan rutin memeriksakan ke puskesmas, lalu memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah (TTD), memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia diatas 6 bulan dan menggunakan sanitasi yang bersih dan sehat," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang dr Hendra Tarmizi memaparkan bahwa stunting itu adalah gagalnya pertumbuhan perkembangan anak balita di bawah umur 5 tahun. 

Karena adanya gangguan gizi kronis dan penyakit infeksi berulang (kronis), ditandai dengan tinggi badan yang kurang normal.

"Stunting yang terjadi pada masa anak selain menghambat pertumbuhan, juga mempengaruhi kemampuan kognitif dan perkembangan motorik, bahkan mempengaruhi kesehatannya ketika masa dewasa, oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita," ujarnya

Pada testimoni kegiatan sosialisasi tersebut peserta sangat antusias mendengarkan, tanya jawab dan memahami apa yang di sampaikan oleh para narasumber. Kegiatan itu pun di isi dengan pemberian dorprize untuk masyarakat. Rill/Red/Lk

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Melanesia menolak keanggotaan organisasi pimpinan Benny Wenda, Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP). 

Hal tersebut menunjukkan kegagalan Benny Wanda yang selama ini berupaya mendapatkan keanggotaan penuh dalam Melanesian Spearhead Group yang mencakup Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. 

“Upaya yang dibangun Benny Wenda dengan kelompoknya di dunia internasional sangat mengganggu bagi NKRI, tetapi penyelesaian Papua kini sudah clear, dari segi historis. Pembenahan Papua juga sangat concern dan pelaksanaannya mengalami progress baik. Oleh karena itu, upaya Benny Wenda tidak akan berdampak pada Papua,” kata Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanai dalam webinar nasional terkait Upaya Benny Wenda Kandas di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG ) melalui chanel Youtube, Moya Institute.

Dalam forum KTT MSG tersebut, Delegasi Indonesia memilih walk out karena Benny Wenda mendapat kesempatan untuk  menyampaikan pidatonya.

Aksi walk out ini  merupakan bentuk protes sekaligus langkah tegas Indonesia dalam hubungan diplomasi. 

“Pelaksanaan KTT MSG merupakan prestasi luar biasa dari diplomasi Indonesia, kehadiran ULMWP seperti ketidakjelasan. Jika meraka negara berdaulat, harusnya  memiliki rakyat, wilayah dan pemerintahan, namun yang diambil ini semuanya milik NKRI sehingga tidak memiliki dasar untuk pembentukan negara," ucap Willem.

Senada dengan itu, Pemerhati Isu-Isu Strategis dan Global, Prof Dubes Imron Cotan menyampaikan kebanyakan pemberitaan di media sosial tentang Papua tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Benny Wenda dan ULMWP tidak mewakili sebagian besar masyatakat di Papua, karena ketujuh suku besar di sana sama sekali tidak terwakili oleh Benny. Dalam sidang PBB tahun lalu, salah satu tokoh pemuda dari kampung Benny Wenda justru mengibarkan bendera Merah Putih di New York bahwa NKRI termasuk di dalamnya adalah Papua,” ucap Imron. 

Isu Papua di kelompok negara MSG telah terjadi pergantian paradigma, mereka mulai mewaspadai bahwa Indonesia sebagai negara besar.  Faktanya, Indonesia merupakan negara besar dan hebat karena di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pihak pendukung oposisi pun sama sekali tidak bisa membawa dampak apapun, sehingga mereka mencoba untuk mendekati Indonesia melalui berbagai isu lainnya yang menjadi perhatian dunia. Rill/Red

x

SINDONEWS

Depok, SindoNews.id - Dosen Universitas Pamulang Risky Waldo SH, MH, yang juga pemerhati pendidikan di wilayah kota Depok mengapresiasi tindakan walikota Bogor yang berani mencopot oknum Kepsek SDN 01 Cibereum Kota Bogor. 

Pasalnya oknum guru tersebut terindikasi melakukan pungli saat penerimaan siswa baru.

Risky sangat mengapresiasi tindakan Walikota Bogor, Bima Arya yang mau blusukan ke sekolah untuk membuktikan kebenarannya.

"Saya sangat mengapresiasi tindakan Walikota Bogor yang langsung mau blusukan untuk membuktikan dan sangat aspiratif terhadap keluhan yang ada masyarakat," katanya saat di temui disela-sela jam mengajarnya di kampus Universitas Pamulang, Sabtu (17/9/2023). 

Ia juga merasa sangat perihatin dengan kondisi di wilayah kota Depok karena banyak sekolah melakukan pelanggaran dan tidak mengindahkan peraturan Menteri Pendidikan.

"Contohnya kejadian yang terjadi di SDN 01 Curug, Kecamatan Bojongsari, adanya jual beli seragam yang dilakukan oleh sekolah dengan harga yang cukup fantastis, banyak prilaku para guru yang tidak ramah dan tidak santun terhadap orang tua murid," ungkapnya.

Risky pun berharap kepada Walikota Depok mau mendengarkan permasalahan orang tua murid seperti Walikota Bogor.

"Belum lama ini saat PPDB ada upaya pungli sebesar 200 ribu rupiah, namun karena ramai di medsos masyarakat keberatan, maka uang tersebut yang sudah di terima oleh panitia PPDB di kembalikan," ujarnya.

"Kami sudah bersurat ke Ombudsman dan dalam waktu dekat juga akan berkunjung ke kantor Ombudsman, dengan harapan suara orangtua murid didengar oleh Walikota Depok dan instansi terkait," sambung Risky.

x

SINDONEWS

Tangerang, SindoNews.id - Muhammad Rizal anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN bersama BKKBN mengelar kegiatan sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program bangga kencana bersama masyarakat Cipondoh Kota Tangerang.

Kegiatan sosialisasi itu bertempat di balai warga RW 05 taman elok raya Perumahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Sabtu (16/9/2023).

Hadir sebagai narasumber dari Direktur Kesertaan KB BKKBN Pusat bapak Martin Suanta, dan Kepala Perwakilan BKKBN bapak Ir Rusman Effendi M.M. dan Kepala Puskesmas Cipondoh dr. Hj. Rizky Ardiati, MKM.

Muhammad Rizal mengatakan kegiatan sosialisasi bersama BKKBN ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Agar setiap keluarga mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

"Peranan BKKBN dalam hal ini sangatlah strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Sehingga nantinya akan muncul keluarga sehat, produktif, dan berkualitas," jelas Muhammad Rizal Politisi PAN asal daerah pemilihan Banten III, Tangerang Raya.

Selain itu Politisi PAN itu pun mengungkapkan semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini salah satunya dapat terus menurunkan angka stunting di wilayah Kota Tangerang.

"kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mengedukasi masyarakat dengan memberikan ilmu tentang wawasan pencegahan stunting dan melakukan pola hidup yang sehat kepada masyarakat," jelasnya.

Rizal melanjutkan gencarnya sosialisasi pencegahan stunting ini untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Target pemerintah Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera sejajar dengan negara besar dunia.

Karena pencegahan stunting itu perlu peranan semua pihak. Karena di masa yang akan datang generasi selanjutnya harus menjadi generasi emas.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini semua keluarga dan masyarakat kita menjadi lebih proaktif, produktif dalam menjadikan keluarga berkualitas. Semoga masyarakat kita menjadi keluarga yang sejahtera, sehat, dan bahagia." harapnya.

Sementara itu dari Direktur Kesertaan KB BKKBN Pusat Martin Suanta mengungkapkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani persoalan stunting.

Ia pun mengatakan semoga pemerintah Provinsi Banten baik kabupaten kota dapat juga bersama-sama menangani persoalan stunting ini.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Kota Tangerang berhasil menekan angka stunting dari 15,3 persen pada 2021 menjadi 11,8 persen pada 2022, turun 3,5 persen.

"Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini dapat terus menurunkan stunting di wilayah Banten, Kota Tangerang dan lainnya, dan selain itu juga dapat terciptanya keluarga yang sejahtera di masyarakat," terangnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN bapak Ir Rusman Effendi M.M. mengatakan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronik yang ditandai tinggi badannya berada di bawah standar.

Menurutnya langkah pencegahan stunting pada anak yang dapat dilakukan orang tua ada beberapa hal yaitu perhatikan nutrisi sejak dalam kandungan.

"Perhatikan gizi seribu hari pertama anak. Peran orang tua untuk mencegahnya, memberikan ASI eksklusif dan imunisasi. Lakukan pemeriksaan rutin di puskesmas." ujarnya.

"Dan menggunakan akses sanitasi dan jaga kebersihan, anak diberikan gizi yang berprotein hewani, telur, dan sayuran, serta aktif minum tablet tambah darah," tutupnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut di hadiri 250 warga dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat pun antusias mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu masyarakat meminta pemerintah untuk selalu menggelar kegiatan sosialisasi seperti ini. *Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) menegaskan bahwa kemunculan Ganjar Pranowo pada tayangan adzan di salah satu stasiun televisi (TV) bukanlah merupakan sebuah kampanye.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa pendapat tersebut muncul, pasalnya memang sampai saat ini sendiri masih belum tercatat sama sekali adanya peserta Pemilu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan bahwa sebuah upaya kampanye meliputi adanya peserta Pemilu dan juga adanya penyataan untuk meyakinkan publik agar memilihnya.

Sedangkan dalam tayangan video adzan yang menampilkan sosok Ganjar Pranowo di televisi tersebut sama sekali tidak meliputi unsur-unsur itu.

"Itu peserta pemilu (atau) tidak? Kemudian untuk meyakinkan, meyakinkannya di mana?" kata Bagja.

Sampai detik ini, pria kelahiran Kabupatan Karanganyar itu memang belum menjadi peserta Pemilu karena belum mendaftar sebagai Bacapres resmi di KPU.

Hal tersebut dikarenakan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres sendiri direncanakan akan dilakukan pada sekitar bulan Oktober atau November 2023 mendatang.

"Kan belum daftar," tegas Bagja.

Maka dari itu, adanya video tayangan adzan yang menampilkan sosok Ganjar Pranowo dianggap sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Saiful Rahmat Dasuki menilai bahwa tayangan adzan itu juga bukanlah merupakan sebuah praktik politik identitas.

“Kalau menurut saya nggak (politik identitas),” ujarnya.

Bahkan dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan kehadiran sosok Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan tersebut, lantaran sama sekali tidak merusak makna dari adzan itu sendiri.

Menurutnya mungkin akan berbeda halnya jika ternyata terdapat sosok tokoh politik dengan menggunakan atribut politiknya, maka hal itu sudah masuk ke dalam politik identitas.

“Adzan itu, kan, bagian dari syiar saja. Kecuali kalau memang identitasnya itu ‘Aku A, Anda B’, itu tidak boleh. Itu kan hanya bagian dari apa ya, ritual yang wajar,” ujar Wamenag.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sendiri juga telah menjelaskan bahwa adanya tayangan adzan yang menampilkan sosok Ganjar Pranowo bukanlah merupakan politik identitas.

Menurutnya, sosok pria berambut putih itu memang merupakan figur yang religius, termasuk juga keluarganya dari kalangan pesantren.

"Bukan (politik identitas). Pak Ganjar Pranowo ini sosok yang religius. Religiusitasnya tidak dibuat-buat. Istrinya, Bu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren," kata Hasto.

Justru sebaliknya, sebagai seorang Muslim, apa yang telah dilakukan oleh Ganjar mampu menjadi teladan bagi sesamanya dan justru hendaknya bisa diapresiasi secara tinggi.

"Menjalankan (shalat) lima waktu itu kan merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen mengajak ke gereja. Bagi umat Hindu (beribadah) di pura, itu merupakan sesuatu yang bagus," tutur Hasto. *Rill/Red

Disqus Shortname

[disqus][facebook]