TRENDING NOW

SINDONEWS

Surabaya, SindoNews.id - Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Siswoyo, memberikan penjelasan terkait polemik anggaran yang peruntukannya untuk media online dan siber. Data tersebut memang transparan dan bisa diakses oleh masyarakat.  

Kadin Kominfo Siswoyo menjelaskan, data tersebut memang benar, namun cara memahami data tersebut perlu didasari dengan kacamata yang tepat dan bijak.

Belanja jasa publikasi media tersebut, lanjut dia adalah jasa publikasi dengan spesifikasi: jasa publikasi melalui media siber.

Di dalam anggaran tersebut jelas tertulis dalam rincian perhitungan nilai koefisien menyebutkan 539 media. Sedangkan dalam kolom satuannya tertulis media/kegiatan, kemudian di kolom harga bertuliskan Rp 700.000 dengan jumlah keseluruhan yakni Rp 377.300.000.

“Anggaran yang bernilai total Rp 377.300.000 itu adalah anggaran untuk jasa publikasi melalui media ciber di setiap kegiatan selama 1 tahun. Dan itu disebutkan di kolom satuannya adalah media/kegiatan," tuturnya.

Artinya, lanjut Kadin Kominfo, dalam kurun waktu 1 tahun yakni 365 hari. Kegiatan yang perlu dipublikasikan lewat media siber disesuaikan dengan anggaran yang sudah disiapkan, yakni 539 kegiatan selama 1 tahun. Juga, 1 kegiatan bisa ditayangkan lebih dari 1 tayangan media partner. 

Oleh karena itu, polemik tersebut, harusnya bisa memberi pemahaman agar tidak terjadi salah pemahaman kepada masyarakat. (Redho)

x

SINDONEWS

Surabaya, SindoNews.id - Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soewandhie Surabaya, dr Billy Daniel Messakh meminta maaf atas pelayanan rumah sakit kepada pasien yang meninggal saat antre ICU.

dr Billy pun mengunjungi rumah keluarga pasien meninggal Asiasih (52), di kawasan Tanah Merah Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Surabaya pada Senin (5/6/2023). 

Di sana, ia bersama jajaran RSUD dr Soewandhie turut menyampaikan belasungkawa kepada pihak keluarga, serta memberikan penjelasan mengenai alur penanganan medis yang diberikan kepada almarhum Asiasih.

“Jadi saya sudah bertemu keluarga (pasien), kalau ada yang salah kami menyampaikan permohonan maaf, lalu menyelesaikan perbedaan persepsi kita, itu sudah kita jelaskan. Rata-rata itu karena komunikasi kita, keluarga dalam keadaan panik, kita juga menyampaikan seperti normatif biasa, itu menimbulkan masalah. Perbedaan-perbedaan itu sudah kita jelaskan dan Alhamdulillah kami dan keluarga sudah saling menerima,” kata dr Billy.

dr Billy menjelaskan, dalam pertemuan dengan pihak keluarga, ia memberikan penjelasan mengenai kesalahpahaman informasi yang diterima pihak keluarga. Sebab, perwakilan keluarga mengaku bahwa ada oknum yang mengatakan jika perlengkapan di dalam ambulance RSUD dr Soewandhie yang kurang memadai.

“Miskomunikasi (kesalahpahaman) itu terjadi saat kita mau merujuk pasien, keluarga menjadi takut karena ada statement dari seseorang yang mengatakan bahwa transportasi ambulance kita tidak lengkap. Ini yang saya kejar, tapi Mbak Yesi (anak pasien) lupa orangnya, sebenarnya itu bagian yang harus saya perbaiki,” jelasnya.

Persoalan berikutnya, dr Billy menerangkan, terkait keluarga yang merasa tidak mendapatkan penjelasan konkrit mengenai penanganan medis yang tengah dilakukan oleh RSUD dr Soewandhie saat pasien berada di IGD (Instalasi Gawat Darurat).

“Saat pasien menunggu di IGD, mereka (keluarga) ingin ada pemberitahuan progres dari inden-an mereka. Seperti begini, ibu Asih datangnya antrean ke-17, terus besok paginya sudah maju ke berapa? itu mereka ingin tahu. Yang kita prioritaskan pertama adalah pelayanannya, jadi kita harus bisa membedakan pelayanan untuk masyarakat, medisnya, dan administratifnya. Ini nanti yang kita harus perbaiki supaya pasien tahu kalau dia nomor sekian, lalu jam sekian maju nomor sekian,” terangnya.

Oleh sebab itu, dr Billy mengaku bahwa kesalahpahaman tersebut segera diperbaiki oleh RSUD dr Soewandhie. Sebab, pihaknya membiasakan para tenaga kesehatan untuk senyum, sapa, dan salam. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter tenaga kesehatan agar siap melayani pasien.

“Ada kesalahan itu dari miskomunikasi (kesalahpahaman) yang harus kita perbaiki. Kita sudah berusaha untuk melakukan senyum, sapa, dan salam. Ini membentuk karakter tenaga kesehatan agar berpikir bahwa dia bukan bos, tetapi di adalah seorang pelayan yang siap untuk dilayani. Itu tujuan kita,” ungkapnya.

Karenanya, dr Billy menegaskan bahwa RSUD dr Soewandhie terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin berobat atau mengakses layanan kesehatan.

“Kami melayani tidak membedakan pasien umum atau BPJS, tidak. Karena 90 persen pelayanan kami dimanfaatkan masyarakat dengan berobat menggunakan BPJS. Jadi kami tidak mungkin membedakan,” tegasnya.

Sementara itu, Yesi Setiyawati (28), perwakilan keluarga menyampaikan apresiasi kepada Dirut RSUD dr Soewandhie Surabaya, dr Billy Daniel Messakh beserta jajarannya, atas kedatangannya ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Serta memberikan penjelasan mengenai kronologi dan alur pelayanan medis yang telah diberikan.

“Saya memberikan apresiasi karena ada tanggung jawab dari RSUD dr Soewandhie untuk datang ke rumah menjelaskan kronologi. Ada kemauan dari rumah sakit untuk mengevaluasi lagi pelayanan dan SDM untuk kemajuan RSUD dr Soewandhie, terutama karena rumah sakit pemerintah supaya masyarakat lebih cinta kepada rumah sakit milik pemerintah,” pungkasnya. [redho]

SINDONEWS

Surabaya, SindoNews.id - Kanwil Kemenkumham Jatim bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM menggelar forum opini kebijakan hari ini (6/6). Tujuannya untuk mensosialisasikan sekaligus mendapatkan masukan dari masyarakat.

Tema yang diangkat dalam forum opini kali ini adalah Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Pada Layanan Keimigrasian. Kakanwil Kemenkumham Jatim dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan diangkatnya tema kali ini adalah untuk menjamin perlindungan data pribadi dari pengguna layanan keimigrasian.

"Tugas kami adalah menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM," ujar Imam.

Sehingga, lanjut Imam, diharapkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Khususnya bagi akademisi dan instansi terkait.

"Forum ini sebagai jembatan untuk mensosialisasikan analisis kebijakan kepada masyarakat. Namun, tidak hanya menjadi informasi saja, tetapi juga kami berharap ada feedback dari masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BSK Y Ambeg Paramarta mengatakan bahwa mengatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sebagaimana telah diatur dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik, serta Undang Undang Hak Asasi Manusia.

"Pada tahun 2022, terdapat banyak berita mengenai kebocoran data pribadi baik pada lembaga negara maupun pada sektor swasta. Hal ini menjadi atensi khususnya bagi pengelola data pribadi Pelayanan Publik di sektor pemerintahan," terangnya.

Ditjen Imigrasi, lanjut Ambeg, termasuk instansi yang menggunakan data pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya melaksanakan analisis dan penelitian terhadap implementasi pelindungan data pribadi pada layanan keimigrasian yang berjalan saat ini.

"Hasilnya menjadi saran dan masukan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari pelaksanaan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi," harapnya.

Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, lanjut Ambeg, juga diatur terkait hak-hak subjek data pribadi. Salah satunya untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya. 

Lebih lanjut terkait pengelolaan data pribadi Layanan keimigrasian akan dijelaskan secara komprehensif oleh narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yaitu Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos. Dan didukung analisa dari narasumber lain seperti Agato P. P. Simamora selaku Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi. Serta Ibu Masitoh Indriani, SH., LL.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kegiatan Daring ini diikuti oleh Akademisi, ASN Kemenkumham, Mahasiswa, Taruna/i Politekim dan stakeholder terkait lainnya mencakup seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 1.000 peserta pada kegiatan yang juga ditayangkan Live Streaming di Chanel YouTube Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. *Rill/Redho

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dukungannya kepada Capres PDIP, Ganjar Pranowo. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (06/06) usai acara Rakernas III PDIP.

Kepala negara itu menegaskan, sebagai pemimpin Ganjar harus memiliki keberanian dan nyali. Dia menilai, nyali dibutuhkan tidak hanya menangani pemerintahan nasional, tapi juga untuk menghadapi tantangan global termasuk hubungan dengan Uni Eropa.

“Kalau pemimpin ke depan, seperti Pak Ganjar Pranowo yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu,” kata Presiden Jokowi 

Menurut Presiden, sosok  Ganjar memiliki sifat berani dan nyali yang cukup untuk menjadi pemimpin Indonesia. “Berani dan punya nyali dan saya lihat Pak Ganjar punya,” tegasnya.

Usai acara, Jokowi mengaku dalam pidatonya, ia menyampaikan soal tantangan bangsa ke depan, terutama potensi kesulitan global seperti krisis pangan dan energi.

"Ya, tadi saya di Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita, utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan adanya perang," ujarnya

Jokowi didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Puan Maharano, dan Bacapres 2024 Ganjar Pranowo dalam konferensi pers itu.

Jokowi menyebut tantangan ke depan harus diketahui bersama agar PDIP bisa menyusun antisipasi terhadap krisis saat mengelola negara.

"Saya kira tantangan-tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama,” pungkas Presiden. *Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menjadi figur yang mendapatkan elektabilitas tertinggi dalam survei yang dikeluarkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 30-31 Mei 2023. Ganjar mendapatkan elektabilitas tertinggi yang dipilih oleh responden dengan memperoleh elektabilitas sebesar 37,9%.

SMRC melakukan serangkaian survei nasional lewat telepon yang di-update terakhir pada 30-31 Mei 2023. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 80% dari total populasi nasional. 

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Dengan teknik RDD melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Untuk margin of error survei diperkirakan ±3.3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan elektabilitas Ganjar unggul dari beberapa nama lainnya seperti Prabowo Subianto yang memperoleh 33,5% atau Anies Baswedan yang mendapatkan 19,2%.

"Dalam survei terakhir di pemilih kritis, 30-31 Mei 2023, Ganjar mendapat dukungan 37,9 %," kata Deni dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

Masih dalam hasil survei yang diselenggarakan SMRC, popularitas Ganjar pun unggul signifikan dibandingkan Prabowo maupun Anies. Menurut survei SMRC, popularitas Ganjar mendapatkan 42,2% dari responden. Untuk Prabowo hanya di angka 32,1% dan Anies di 17,4%.

"Pada kelompok pemilih yang tahu ketiganya, Ganjar mendapat dukungan 42,2%, unggul signifikan atas Prabowo 32,1%, dan Anies 17,4%. Yang belum tahu 8,3%," tuturnya.

Dengan hasil tersebut, menurut SMRC, Ganjar diperkirakan masih dapat menaikkan elektabilitas jika tingkat kedikenalannya naik. *Rill/Red

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa terdapat usulan dari PT Angkasa Pura (AP) II agar Bus Transjakarta mampu melayani rute Bandara Soekarno-Hatta.

Usulan tersebut dikarenakan terdapat ribuan karyawan dari PT AP II yang bekerja di bandara sehingga opsi untuk menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta akan lebih baik daripada menggunakan kendaraan pribadi.

"Usulannya Direktur Utama (Dirut) Angkasa Pura bagaimana kalau Transjakarta masuk, tapi di jam tertentu untuk kemudahan para karyawan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta," kata Heru.

Bukan hanya itu, namun terdapat pula pembahasan mengenai upaya untuk mempermudah calon penumpang yang menggunakan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Heru menambahkan bahwa dua poin tersebut yang dibahas dan pihak Pemprov DKI Jakarta sangatlah mendukungnya sehingga seluruh kemudahan itu dirasakan oleh masyarakat.

"Kira-kira dua poin itu dan kami Pemprov DKI tentunya mensupport untuk kesuksesan dan kemudahan-kemudahan ini agar dapat dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat Jakarta atau Jabodetabek," katanya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta siap membantu pemerintah pusat, bahkan apabila Bus Transjakarta diminta melayani rute di luar Ibu Kota, seluruhnya juga sedang dikaji.

"Intinya pemda akan back up kebijakan-kebijakan pusat," kata Pj Gubernur DKI Jakarta itu.

Peningkatan layanan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat, juga dilakukan oleh PT Transjakarta dengan mempercepat waktu tempuh perjalanan bus.

Terkait hal itu, Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph menyatakan bahwa layanan 35 menit adalah sebuah inovasi perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik mereka, khususnya untuk kepastian waktu tempuh.

Dengan adanya layanan 35 menit itu tentunya akan membuat para penumpang bisa memiliki waktu tempuh yang singkat dan pasti.

Sebagai informasi, layanan 35 menit ini sendiri sudah diterapkan sejak 8 Mei 2023 lalu pada sebanyak tiga rute, diantaranya adalah rute Ragunan – Kuningan Timur, rute Grogol – Semanggi dan juga rute Pluit – Kota.

Tentunya layanan tersebut juga terus mengutamakan adanya aspek keselamatan.

“Dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, semua potensi hambatan yang ada di sepanjang jalur yang memperpanjang waktu tempuh kami kelola dengan pola target waktu tempuh 35 menit,” pangkas Joseph.

Selain itu, PT Transjakarta saat ini sedang merevitalisasi 10 halte secara bertahap untuk meningkatkan kenyamanan penggunanya.

Kesepuluh halte tersebut antara lain Halte Bundaran Senayan, Halte Karet dan Halte Slipi Petamburan. Halte lainnya adalah  Halte Jembatan Baru dan Halte Cawang UKI.

Kemudian, Halte Pulomas, Halte Pasar Rumput dan Halte Pancoran Barat. Dan lainnya adalah Halte Grogol 1 dan Halte Grogol 2.*Rill/Red


SINDONEWS

Surabaya, SindoNews.id - Keluarga pasien bernama Asiasi (52) yang meninggal karena antre di ruang ICU RSUD dr Soewandhie, mengungkapkan alasan menolak dirujuk ke rumah sakit lain, karena takut dengan resiko yang tak diinginkan.

Diketahui, pasien ibu Asiasi pada Sabtu (27/5) tiga hari menunggu di IGD. Kemudian, Senin (29/5) masuk ke kemar teratai dan Selasa (30/5) ke ruang ICU namun masih penuh. Lalu, besoknya, (31/5) masuk ke ruang ICU namun telah meninggal dunia.

Keluarga pasien, anaknya, Dea mengungkapkan saat ditawari pihak RSUD dr Soewandhie untuk merujuk ibunya ke rumah sakit lain, dirinya mendapatkan opsi dari petugas.

Opsi tersebut adalah jika dirujuk ke lain pasien beresiko tinggi yang berujung pada kegawatan. Apalagi, ICU di rumah sakit lain kemungkinan juga penuh.

"Yang tanda tangan aku (menolak rujuk) karena ada petugas bilang takut kalau terjadi apa-apa di jalan, belum tentu di RSUD dr Soetomo dapat kamar.  'saya gak mendoakan kalau meninggal di jalan gimana', kata gitu petugasnya," kata Dea, menjelaskan yang disampaikan petugas, saat ditemui awak media di rumahnya, Jalan Tanah Merah Selatan, Kenjeran, Surabaya, Jumat (2/6/2023).

Karena pihak RSUD dr Soewandhie itu memberikan saran seperti itu, keluarga pasien pun tak ingin ibunya mendapatkan resiko itu hingga akhirnya menyetujui surat penolakan rujukan rumah sakit lain.

"Dikasih deskripsi kaya gitu, karena ada omongan seperti itu jadi keluarga meminilisir resiko. Waduh saya gak mau ibu saya seperti itu, akhirnya saya tanda tangan," ungkapnya.

Terlebih lagi, Dea mengaku jika nantinya ibunya dirujuk ke rumah sakit lain, BPJS untuk pasien akan dinonaktifkan selama dua minggu lamanya.

"Saya mau aja dirujuk apapun buat ibu saya. Andai dokter tak memaparkan risiko itu. Tapi kalau dikasih itu ya mundur (tolak) saya mending ibu saya tetap napas disini. Apalagi dibilang kalau keluar dari IGD, BPJS dinonaktifkan," sambungnya.

Bahkan, Dea menerangkan saat masuk ke RSUD dr Soewandhie kondisi kamar sudah pada penuh. Sehingga, ibunya belum mendapatkan kamar, terlebih lagi tidak ditawari langsung ke rujuk rumah sakit lain.

"Saya waktu tahu kamar penuh sampai melas-melas (mohon-mohon)," ucapnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Surabaya sekaligus politisi PKS, Reni Astuti mengatakan bahwa hal ini menjadi perhatian, dari informasi keluarga pasien bahwa mereka menolak merujuk ke RS lain karena kalimat saran dari petugas perawat itu membuat mereka khawatir.

"Ternyata karena keluarga mendapat info kalimat yang membuat khawatir, misal dipindah nanti alat ambulance tidak memadai untuk keselamatan, sehingga kalau ada apa- tidak  turut bertanggung jawab dan membuat keluarga takut," pungkasnya. (Redho)

x

SINDONEWS

Surabaya, SindoNews.id - Persoalan tanah di Tambak Wedi Tengah Timur gang I, Surabaya memasuki babak baru. Upaya mediasi yang sebelumnya gagal dilakukan pada Rabu, 24 Mei 2023 lalu, bakal digelar lagi oleh Kelurahan Tambak Wedi.

Upaya mediasi gagal sebab pihak Ismael asal Desa Kemoneng, Bangkalan, Madura tak bisa hadir karena merasa tak menerima undangan mediasi.

Upaya mediasi ulang oleh Kelurahan Tambak Wedi juga disebabkan oleh marahnya sejumlah warga yang tinggal di Tambak Wedi Tengah Timur gang I yang tak terima ketika pihak Damini hendak memasang pondasi di atas tanah miliknya.

Menurut warga, tanah yang diklaim milik Damini itu merupakan satu-satunya akses jalan masuk ke kampung Tambak Wedi Tengah Timur I.

Beberapa warga yang tampak berusaha menghalangi upaya pemasangan pondasi oleh pihak Damini, berteriak dengan nada keras sembari melontarkan ancaman.

Warga merasa belum ada mediasi antara warga, Ismael maupun Damini terkait persoalan tanah di Tambak Wedi Tengah Timur gang I. Oleh karenanya warga meminta agar pemasangan pondasi tidak dilakukan sebelum ada mediasi.

Kapolsek Kenjeran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kompol Ardi Purboyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Tiga Pilar Tingkat Kecamatan, setelah mampu meredam amarah warga yang tak terima dengan rencana pemasangan pondasi, maka kedua belah pihak sepakat kembali mengikuti gelar mediasi kedua di Kantor Kelurahan Tambak Wedi.

“Mediasi kita hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Untuk masing-masing pihak tadi menyadari dan akan dilaksanakan proses mediasi selanjutnya yaitu nanti di kantor kelurahan atau kecamatan. Yang jelas masing-masing pihak kami berikan ruang, kami berikan waktu sedianya kapan bisa bertemu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini,” kata Ardi, Jumat, (02/06/2023).

Ardi menegaskan, agar kedua belah pihak mempersiapkan data masing-masing.

“Mediasi terkait dengan adanya tanah, masing-masing mungkin memiliki data. Lah data itu yang bisa nanti meneliti atau menguji bukan dari pihak kami, tentunya ada stakeholder yang lain, ada instansi lain yang bisa mengecek itu tanah milik siapa,” tandasnya.

Sementara itu, Lurah Tambak Wedi Matlilla mengungkapkan, untuk dapat menggelar mediasi, pihaknya masih akan menunggu surat permohonan dari kedua belah pihak, baik dari kubu Ismael maupun Damini.

Itupun masih akan dipelajari apa isi dari permohon dari masing-masing pihak yang berselisih soal tanah di Tambak Wedi Tengah Timur gang I, Surabaya.

“Saya berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum, tidak ada tindakan-tindakan kekerasan. Silahkan selesaikan secara kekeluargaan, kalau mentok tidak selesai secara kekeluargaan atau deadlock, silahkan masing-masing pihak ada jalur yang bisa dipakai, bisa lewat pengadilan,” tutup Matlilla.

Untuk diketahui, pada Jumat pagi, 2 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Damini yang didampingi Penasehat Hukumnya, Dodik Firmansyah dan Sukardi hendak memasang pondasi di atas tanah milik Damini yang terletak di bagian paling timur atau ujung gang Tambak Wedi Tengah Timur gang I, Surabaya. Rencana pemasangan pondasi ini juga diberitahukan sejumlah instansi di Tambak Wedi.

Namun, pada saat akan dilakukan pemasangan pondasi, tiba-tiba beberapa orang warga yang tidak dikenal menghampiri Dodik dan Sukardi sembari berupaya menghalangi pemasangan pondasi dengan nada tinggi. Warga tersebut bersikukuh akan terus berjuang melawan pihak Damini. Tetapi suasana mereda ketika petugas kepolisian datang menengahi.

Di satu sisi, persoalan tanah antara Ismael dengan Damini sudah cukup lama terjadi. Ismail sendiri dengan Damini, sebelumnya terikat perjanjian yang di dalamnya disebutkan bahwa ismail sebagai perwakilan kuasa dari Raden Moestopo, meminta izin menguruk tanah Damini sebagai jalan untuk dilakukan pengurukan tanah di sebelah barat batas tanah milik Damini. (Redho)

x

SINDONEWS

Surabaya, SindoNews.id - Polda Jawa Timur berhasil menangkap dua hacker atau peretas yang nekat meretas website Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dan website Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). 

Wadirreskrimsus Polda Jawa Timur AKBP Arman mengatakan dua pelaku yakni inisial MC (23) dan AT (27) meretas website jatimprov.go.id dan tpka.its.ac.id dengan mengubah halaman dengan konten judi online yakni website slot88 (perjudian). 

AKBP Arman mengungkapkan alasan pelaku meretas kedua website itu untuk meningkatkan Search Engine Optimization (SEO) konten judi online. Bahkan, yang dilakukan pelaku juga menjadi ajang eksistensi dari para hacker. 

"Aksi mereka membuat terganggunya sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya," kata Arman di Mapolda Jatim, Rabu (31/5/2023). 

Diketahui, MC meretas laman Pemprov Jatim sedangkan tersangka AT meretas website milik Pascasarjana ITS. AKBP Arman menyebut aksi peretasan itu dilakukan bersamaan pada bulan Februari 2023 kemarin. 

Dari aksi peretasan tersebut, pelaku mengaku mendapat keuntungan, yakni AT menjual website yang sudah tertanam backdoor salah satunya milik Pascasarjana ITS dan sejumlah situs resmi lainnya, yang senilai Rp 200 ribu. 

Sementara MC dikenal sebagai best two dalam komunitasnya atau disebut Guru  pernah bekerja sebagai admin situs judi di Kamboja dengan bayaran kurang lebih Rp10 juta. 

"Mereka (dua tersangka) dibiayai dari pemilik situs judi online. Dan kita trace memang berasal dari Kamboja," ungkapnya. 

Lebih lanjut Arman menambahkan bahwa dua tersangka ini belajar teknik hacking secara otodidak melalui komunitas.

"Pengalaman personal dari anggota itu didiskusikan dalam komunitas dan diajarkan," jelasnya. 

Diketahui, AT ditangkap pada 28 Maret 2023 di Kabupten Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan, Mr Cakil ditangkap pada 7 Mei 2023 di Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten sepulang dari Kamboja. 

Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit ponsel, 2 perangkat komputer rakitan dan 2 laptop rakitan. 

Atas perbuatannya, mereka tersangka dijerat UU nomot 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar. (Redho)

x

SINDONEWS

Jakarta, SindoNews.id - SMPN 229 menggelar Proyek Penguatan Propil Pelajar Pancasila (P5) yang ke tiga kali,  acara berlangsung di halaman sekolah jalan Kebon Jeruk Raya Nomor, 39, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selasa ( 30/5/2023).

Acara ini terselenggara berkat kerja sama para guru, komite, dan para orangtua siswa yang turut membantu program Kepala sekolah serta para guru di SMPN 229 Jakarta, yang merupakan program Kurikulum Merdeka Belajar. 

Acara yang dikemas oleh para siswa kelas 7 dan 8 ini mengambil tema "Betawi Kita Yang Punya". Ada beberapa penampilan yang akan dipertunjukkan kepada siswa kelas 7 dan 8 diantaranya, lenong, tari,drama, pencak silat, dan bazar karya seni kreativitas siswa SMPN 229 Jakarta.

Ketua Panitia Projek P5 Yuhaslunda Jamal MP.d, dalam sambutanya mengatakan, kegiatan sudah dilaksanakan sejak tanggal 15 mei s/d hari ini tanggal 30 Mei, selebrasi. 

Acara diisi berbagai bentuk kegiatan, diantaranya pertama, siswa mengikuti analisis survei minat generasi muda pada budaya lokal. Kemudian siswa belajar mengeksplorasi budaya Betawi melalui kegiatan, membuat scrapbook. Kemudian siswa memanfaatkan limbah menjadi kerajinan nuansa Betawi. dan selanjutnya terakhir menyiapkan sebuah pagelaran lenong.

"Dengan semangat belajar merdeka, yang direncanakan melalui kurikulum merdeka, ini kita wujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan project. Project 1 dan 2 sudah bisa dilihat di stand, kemudian project 3 juga masing-masing di stand kelas, dan terakhir adalah pagelaran lenong pada hari ini yang insyaAllah kalau selama ini, yang namanya pagelaran itu mungkin persiapannya berminggu minggu, atau sampai berbulan bulan ya, tapi ini anak-anak kita mempersiapkannya hanya dalam beberapa hari. Anak-anak yang hebat," ujar ketua pantia Yuhaslunda Jamal.

Ditempat yang sama Kepala SMPN 229 Jakarta Gunawan Ahmad M.P.d, saat ditemui awak media mengatakan, kegiatan Projek P5, memang sudah di program oleh para guru - guru disekolah, jadi ini memang project ketiga yang memang dilaksanakan oleh SMP Negeri 229, khususnya kelas 7 berkreasi membuat sabun mandi, kemudian sabun cuci piring, ucap Gunawan Ahmad.

Lanjut Gunawan, kemudian disana juga ada project 2, anak-anak mulai berlatih bagaimana memelihara yang disebut “ Budidamber ” (Budidaya ikan dalam ember), project ke 2. lanjut ke project ke 3, sekarang yang kita sekaliguskan selebrasinya, project tentang “Budaya lokal” yaitu Betawi. 

Gunawan Ahmad, MP.d menambakan, di project ini sekaligus selebrasi juga untuk project 1 & 2 serta yang ke 3. Untuk budaya lokal betawi ini anak-anak berkreasi, mulai dari berlatih membuat kerajinan lokal budaya betawi melalui barang berkas, kemudian anak-anak juga berlatih kesenian betawi yang tadi kita lihat dan kita tampilkan beberapa kelas, lenong betawi contohnya, 

"Walaupun dengan waktu yang sangat terbatas, mereka ini bisa menampilkan kreasi yang luar biasa. Nah inilah bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013, karena anak tidak perlu belajar didalam kelas. Tetapi anak 30% waktunya digunakan untuk berbagai project & berkreasi selama satu semester," lanjutnya.

Berbagai project dilaksanakan berkolaborasi dengan seluruh bidang studi, dari mulai pendidikan agama, sampai prakarya ada disana dalam kegiatan project ini. Hendra

Disqus Shortname

[disqus][facebook]