TRENDING NOW

Inspirasi News

Surabaya, SindoNews.id - Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dinobatkan sebagai Kanwil Kemenkumham berkinerja terbaik tahun 2021 Kategori Klasifikasi Kanwil Tipe A.

Penghargaan tersebut merupakan prestasi kinerja berdasarkan beberapa parameter kinerja.

Beberapa parameter tersebut adalah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA), Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (SMART), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

"Selain itu juga meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK & WBBM serta capaian target kinerja dan perjanjian kinerja," urai Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.

Zaeroji menerima langsung penghargaan tersebut dari Menkumham Yasonna H Laoly hari ini (24/11).

Dalam gelaran Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 itu, seluruh pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkumham berkumpul untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran.

"Terima kasih atas dukungan seluruh jajaran dan stakeholder kepada Kanwil Kemenkumham Jatim, ini adalah capaian yang luar biasa di akhir pengabdian saya," ujar Zaeroji yang memasuki purna tugas pada 1 Desember 2022 nanti.

Selain Jatim, untuk Kanwil Kemenkumham Tipe A, Kanwil DKI Jakarta berada di peringkat kedua diikuti Kanwil Jawa Barat di peringkat ketiga. 

Sedangkan untuk Kanwil Tipe B, Kanwil NTB meraih terbaik I diikuti Kanwil DIY dan Sumatera Selatan di peringkat kedua dan ketiga.

Sementara itu, untuk Kanwil Tipe C, berturut-turut diraih Kanwil Bangka Belitung di peringkat pertama, Bengkulu dan Kalteng di peringkat kedua dan ketiga.

Menkumham Yasonna mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah berkontribusi positif melaksanakan seluruh kegiatan.

Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan bersama, di sisa waktu di penghujung tahun ini, selesaikan target kinerja dengan baik dan tuntas.

"Semoga kinerja yang baik dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Bagi Kepala Kanwil yang belum berprestasi dan tanpa prestasi, akan menjadi bahan evaluasi kita bersama," pesannya. (Redho)

Inspirasi News

Surabaya, SindoNews.id -  Kanwil Kemenkumham Jatim melakukan evaluasi atas kinerja Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Sebanyak 17 PBH mendapatkan tambahan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Penandatangan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan IV 2022 dilakukan hari ini (22/11/2022).

“17 PBH yang mendapatkan tambahan dana adalah mereka yang selama ini bekerja dengan baik memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.

Pria kelahiran Samarinda itu menjelaskan bahwa tambahan dana itu merupakan bentuk penerapan kebijakan reward and punishment untuk mengukur kinerja PBH.

Selama ini, PBH yang bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin dinilai kinerjanya setiap tiga bulan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda).

Zaeroji menjelaskan bahwa sebelumnya, pada Juli, pihaknya telah melakukan addendum yang pertama. Namun, pada triwulan ketiga, ternyata masih ada PBH yang kinerjanya tidak sesuai target.

“Pada triwulan ketiga atau akhir September kami evaluasi lagi, ternyata ada 15 PBH yang kinerjanya lambat, kami geser anggarannya ke 17 PBH yang kinerjanya baik,” jelas Zaeroji.

Mantan Sekretaris Dirjen Imigrasi itu menjelaskan bahwa setiap PBH mendapatkan tambahan yang berbeda.

Tergantung akreditasi dan performanya pada tahun ini. Ada yang dapat tambahan anggaran hanya untuk kegiatan non litigasi, litigasi, atau ada yang dua-duanya.

“Nilainya paling sedikit 10.470.000 dan Paling banyak 24.470.000,” urainya.

Pada addendum kedua ini, anggaran diprioritaskan untuk bantuan non-litigasi. Karena pihaknya mengutamakan untuk pembangunan budaya hukum di masyarakat.

“Di Jatim banyak desa-desa yang sudah punya semacam Rumah Restoratif Justice, nah itu masuk ke proses non-litigasi. Jadi proses negosiasi, mediasi, bisa dibantu oleh negara,” ucapnya. 

Zaeroji mengatakan bahwa pada 5 Desember 2022 nanti, PBH harus sudah menyelesaikan semua pertanggungjawabannya.

Setelah itu, pihaknya tidak akan melakukan verifikasi dokumen berkas permohonan bantuan hukum dari masyarakat. 

“Setelah itu kami akan fokus pencairan anggaran, sehingga diharapkan nggak ada hutang atau anggaran yang tidak terserap,” tegasnya.

Di Jawa Timur saat ini ada 65 PBH yang terakreditasi Kemenkumham. Rinciannya, 3 PBH terakrediatasi A, Terakreditasi B sejumlah 14 dan sisanya masih terakreditasi C. Mereka akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali. (Redho)

Inspirasi News

Sidoarjo, SindoNews.id - Pucuk pimpinan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo resmi berganti hari ini (21/11/2022).

Teguh Pamuji menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Faozul Ansori. Faozul punya tugas untuk mengawal Lapas Sidoarjo meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) tahun ini.

Pergantian kepemimpinan di Lapas Sidoarjo itu ditandai dengan kegiatan sertijab dan pisah sambut pagi ini.

Kegiatan yang digelar di halaman Lapas Sidoarjo itu disaksikan langsung Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo dan Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih. Selain itu, kepala UPT di Korwil Surabaya dan Malang juga hadir.

Kadiv Pemasyarakatan mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh pejabat lama.

Menurutnya, pria yang akrab disapa Teguh itu sudah banyak memberikan perubahan di Lapas Sidoarjo.

"Selama dua tahun dan sepuluh bulan pengabdian di Sidoarjo, pak kalapas sudah memberikan hal yang luar biasa," puji Teguh Wibowo.

Sedangkan untuk pejabat baru, Kadiv Pemasyarakatan berharap Faozul langsung tancap gas.

Cepat melakukan pemetaan dan cepat beradaptasi dengan lingkungan terkait. 

"Bekerja dengan baik terutama dalam menjaga kondusifitas," pesan Kadiv Pemasyarakatan.

Tidak itu saja, Teguh Wibowo juga berharap agar Faozul mengawal proses reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas yang sedang digalakkan lapas yang terletak di kota udang itu.

Saat ini, lapas yang bersebelahan dengan Masjid Akbar Sidoarjo itu sedang dalam tahap penilaian oleh Tim Penilai Nasional dari KemenPAN-RB.

"Selangkah lagi Lapas Sidoarjo ini dapat predikat WBK, pak Faozul harus mampu mengawal apa yang dirintis pak Teguh," pesannya.

Sementara itu, Teguh Pamuji menyampaikan permohonan maaf apabila selama bertugas di Lapas Sidoarjo ada yang kurang berkenan. Dia berharap silahturahmi tetap berjalan dengan baik.

Begitu juga dengan Faozul yang berharap dirinya mendapat dukungan dari jajaran Lapas Sidoarjo.

Mantan Kalapas Narkotika IIA Bandung itu berjanji untuk meneruskan hal-hal positif yang telah dibangun pejabat sebelumnya.

"Saya kira apa yang sudah dibangun pak Teguh sudah sangat bagus, saya tinggal mengawal dan memastikan saja, saya akan berusaha optimal," janji Faozul. (Redho)

x

Inspirasi News

Surabaya, SindoNews.id - Polrestabes Surabaya menggandeng 35 pimpinan perguruan pencak silat di Kota Pahlawan untuk menggelar forum grup diskusi bertema 'Pendekar Wani Jogo Suroboyo'.

Kegiatan yang digelar dalam upaya menjaga kondusivitas dan meminimalisir gesekan antar perguruan silat di Surabaya ini digelar di Gedung Bharadaksa, Mapolrestabes Surabaya, Jumat (18/11/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kapolrestabes Surabaya Kombes Yusep Gunawan, Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Surabaya Bambang Haryo dan Ketua KONI Kota Surabaya Hoslih Abdullah.

Dalam kesempatan itu, Yusep menyebut akan membuat program yang bisa membuat para pesilat bisa terus berprestasi di setiap ajang silat.

Dia menegaskan, setiap perguruan silat di Surabaya akan bergantian mendapatkan fasilitas latihan di Mapolrestabes Surabaya.

"Kami akan bekerjasama dengan KONI untuk tidak berhenti untuk menggelar turnamen. Sehingga dapat disalurkan pada level yang sportif dalam satu pertandingan," ujar Yusep.

Selain itu, untuk meminimalisir adanya gesekan antar perguruan silat dan menghindari penyusupan oknum lain, Yusep mengimbau agar kegiatan silat tidak digelar saat konvoi akhir pekan.

"Kami sudah sampaikan kepada perguruan silat, maupun IPSI, KONI, itu akan terus melakukan peningkatan. Buktinya hari ini bukan pertemuan sembarangan. Bahkan pesan kepada masyarakat pendekar di Surabaya untuk tidak melakukan kegiatan, khususnya weekend atau hari libur. Dengan pertimbangan menghargai dinamika masyarakat. Takutnya akan ditunggangi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat," papar Yusep.

Dalam acara ini, juga digelar ikrar Pendekar Wani Jogosuroboyo. Dalam ikrar ini, 35 perguruan silat berkomitmen saling menjaga keamanan Kota Surabaya.

"Melaksanakan ikrar bersama, untuk menjaga kebersamaan, menjaga keamaman, menjaga marwah dari pada seorang pendekar bela diri Kota Surabaya," ungkap Mantan Direskrimsus Polda Jatim itu.

Yusep menambahkan, ada empat hal di dalam ikrar yang diucapakan oleh pimpinan dan perwakilan Perguruan Silat di Surabaya, dilakukan dengan tulus dan ikhlas.

Menurutnya, para pedekar silat di Surabaya mempunyai niat baik untuk berkiprah dalam ajang prestasi dan menjaga serta mengamankan kotanya.

"Dan saya Kapolrestabes Surabaya, Ahmad Yusep Gunawan, Insya Allah atas kesempatan dan kepercayaan masyarakat, khususnya Ketua IPSI dan teman-teman perguruan silat yang anggota 5500 menuju saya sebagai Ketua Pembina," tambahnya.

Berikut Ikrar Pendekar Wani Jogo Suroboyo:

1. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjunjung tinggi persaudaraan dan persahabatan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Surabaya dengan menaati peraturan serta tidak melakukan pelanggaran hukum.

3. Membentuk pribadi yang unggul, sehat jasmani dan rohani serta berbudi pekerti luhur sebagai ajang prestasi.

4. Mendukung upaya pembangunan untuk melestarikan kearifan luhur budaya bangsa dan mewujudkan semangat bela negara. (Redho)

x

Inspirasi News

Surabaya, SindoNews.id - Tim Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim meringkus belasan tersangka komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Sebanyak 15 tersangka yang diamankan merupakan jaringan Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Sidoarjo, Batu, Kediri, Malang dan Kota Surabaya.

Kabidhumas Polda Jawa Timur Kombespol Dirmanto mengatakan, dari pengungkapan kasus itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti dua unit mobil jenis pick up, 30 motor berbagai jenis, STNK dan BPKB serta berbagai alat sebagai sarana pencurian.


x

“Semua barang bukti yang kami amankan tersebut merupakan penyitaan dari semua tersangka yang beraksi di 8 Kabupaten dan Kota tersebut diatas. Kami sudah koordinasi dengan korban untuk dikembalikan,” kata Dirmanto di Polda Jatim, Jumat (18/11/2022).

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Lintar Mahardhono menyebut, dari 15 tersangka yang diamankan, ada dua tersangka yang paling menonjol.

Mereka Taufiq alias Opek dan Shaniyah alias Nia. Keduanya merupakan pasangan kekasih.

“Modus kedua tersangka itu berpura-pura sebagai pasangan suami istri (pasutri) dan mencari sasaran motor yang parkir dengan kunci yang masih tertancap. Rata-rata aksi mereka pada malam hari dengan berjalan ke gang-gang kampung,” kata Lintar.

Alumnus AKPOL 2003 itu menyebut, jika para tersangka ini memiliki peran dalam beraksi yang berbeda.

Demikian pula pasal dan ancaman hukuman, tersangka Surya Hari Satria dan Puadi dijerat dengan pasal 481 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun.

Sedangkan dua tersangka masing-masing Saiful dan Sanam Purwanto, dikenakan pasal 480 KUHP karena telah melakukan tindak pidana persekongkolan jahat atau penadahan diancam pidana 4 tahun.

Untuk 11 tersangka lain yakni Buyamin, Bebun, Andika Bayangkara Putra, Arifin, Irwan Harianto, Jaka Novandi, Muhammad Faisol, Saiful Anwar, Aji Maryanto, Taufiq dan Saniyah dikenakan Pasal 363 KUHP. (Redho)

Inspirasi News

Jakarta, SindoNews.id - Masih dalam rangka memperingati Bulan Mutu Nasional tahun 2022, Badan Standardisasi Nasional (BSN) kembali memberikan penghargaan Herudi Technical Committee Award atau disingkat HTCA kepada Komite Teknis (Komtek) yang dinilai memiliki kinerja terbaik.

Komite Teknis 27-08 Energi Surya kembali meraih penghargaan HTCA 2022, yang pada tahun sebelumnya juga menerima penghargaan yang sama.

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam Temu Komite Teknis dan Penganugerahan HTCA yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis (17/11/2022) mengatakan, penerima penghargaan ini adalah Komtek yang dinilai paling baik dalam berbagai aspek pada kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kriteria penilaian meliputi pemenuhan siklus pengembangan SNI oleh Komtek; pemenuhan kewajiban Indonesia dalam pengembangan standar internasional secara aktif; pengembangan inovasi dan terobosan baru dalam pengelolaan pengembangan SNI; efektivitas program pengembangan SNI yang link to business needs dan program prioritas nasional; serta sumber daya Komtek yang memadai dalam mendukung pengembangan SNI.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada HTCA tahun 2022, dilakukan penyederhanaan laporan tahunan yang dibuat Komtek serta mekanisme penilaian yang lebih mudah namun tepat sasaran dengan harapan dapat mengukur dan meningkatan kinerja komtek serta efektivitas SNI yang ditetapkan serta diterapkan di Indonesia.

“Pada tahun 2022, ada 5 kriteria penilaian dasar, format pelaporan tahunan sederhana, formulir HTCA lebih mudah dan bebas, serta HTCA sama dengan Evaluasi Kinerja (Evkin) ++,” ujar Kukuh.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI, setiap tahun dilaksanakan evaluasi terhadap Komtek, dalam bentuk Evkin. Evkin, mengacu pada kriteria terkait pengembangan SNI, pembinaan sumber daya, inovasi, pemenuhan kewajiban internasional, dan pemanfaatan SNI. 

BSN memberikan penilaian terhadap 8 Komite Teknis dengan nilai sangat baik yaitu:

  1. Komite Teknis 03-02, Sistem Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Nonformal
  2. Komite Teknis 03-05, Lembaga Penilaian Kesesuaian
  3. Komite Teknis 03-10, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan
  4. Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana
  5. Komite Teknis 27-08, Energi Surya
  6. Komite Teknis 27-09, Energi Angin
  7. Komite Teknis 65-05, Produk Perikanan
  8. Komite Teknis 67-08, Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

Dari penilaian tersebut, terpilih 3 Komite Teknis yang menjadi nominee yaitu Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana; Komite Teknis 65-05, Produk Perikanan; dan Komite Teknis 27-08, Energi Surya.

Berdasarkan hasil penilaian total, Penghargaan HTCA tahun 2022 dianugerahkan kepada Komite Teknis 27-08 Energi Surya.

Kukuh berharap, raihan Komite Teknis 27-08 Energi Surya dalam meraih penghargaan HTCA 2022 dapat menjadi role model bagi Komtek lain untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengembangan SNI, sekaligus untuk penguatan pemenuhan tugas dan fungsi sebagai Komtek Perumusan SNI.

Peran Penting Komtek Perumusan SNI

Menurut Kukuh, untuk menyusun SNI, BSN tidak dapat bekerja sendiri. Tanpa peran dan kontribusi Komtek penyediaan SNI tidak dapat berjalan dengan semestinya.

“Tanpa peran dan kontribusi Komtek, akan sulit bagi BSN untuk berkinerja dengan semestinya dalam hal penyediaan SNI. Memperhatikan kontribusi Komtek selama ini dan sekaligus upaya pemenuhan tantangan ke depan dalam penyediaan SNI, BSN mengapresiasi dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Komtek, sekretariat Komtek dan para pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif dalam proses perumusan SNI,” tutur Kukuh.

Sebagaimana diketahui, tantangan dalam pengembangan SNI ke depan semakin besar, khususnya terkait penyediaan SNI yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan nasional pasca terdampak pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh sektor dan menjadi pukulan berat bagi seluruh elemen masyarakat. 

Oleh karena tujuan utama SNI untuk perlindungan konsumen dan penguatan daya saing nasional, maka ketersediaan SNI yang relevan dengan prioritas dan kebutuhan nasional, akan selaras dengan tagline yang diusung oleh G20 Presidency yang dijabat Indonesia tahun ini, yaitu recover together, recover stronger. 

Tantangan lainnya yaitu ketersediaan SNI yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prioritas nasional, termasuk untuk merespon 17 tujuan Sustainable Development Goals - SDGs pada tahun 2030, yang antara lain untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari pemenuhannya, dan ini menjadi tugas BSN bersama Kementerian/Lembaga pengelola sekretariat Komtek.

Selain itu, terkait dengan peran aktif Indonesia dalam pengembangan standar internasional, BSN juga terus mendorong penguatan peran aktif Indonesia, agar kita tidak hanya sebagai standard taker semata, namun dapat mengambil peran nyata sebagai convenor atau drafter standar internasional. 

“Indonesia telah memiliki pengalaman sebagai konseptor, dan berhasil menelurkan Standar Internasional, seperti CodexStan Mie instan dan seri ISO early warning system, sehingga pada dasarnya terbuka kesempatan untuk sektor lainnya, khususnya yang telah ada SNI yang dihasilkan melalui jalur perumusan pengembangan sendiri,” pungkas Kukuh.

Untuk itu, BSN berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk membuka ruang partisipasi yang semakin luas dalam program pengembangan SNI.

Penganugerahan HTCA yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008, diharapkan dapat membuat Komtek berlomba-lomba untuk dapat merumuskan SNI dengan semakin efektif, semakin efisien, dengan substansi yang semakin sesuai dengan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. (Redho)

Inspirasi News

Jakarta, SindoNews.id -  Warga RW 05 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, memprotes tentang keberadaan markas Satpol PP.

Pasalnya, markas Satpol PP yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Kelurahan Jembatan Lima itu, seharusnya dijadikan sebagai Puskesmas Kelurahan. 

Ketua RW05 Jembatan Lima Musa mengatakan, warga setempat menginginkan gedung eks Kelurahan itu dijadikan sebagai Puskesmas, lantaran diwilayah tersebut belum ada tempat sarana pemeriksaan kesehatan.

"Iya, pada hari Kamis (10/11/2022) lalu, warga mendatangi lokasi yang dijadikan markas Pol PP, untuk protes. Kemudian pada esoknya Jumat (11/11/2022), warga kembali mendatangi, dan juga sebagian lagi ke kantor Lurah yang baru untuk memprotesnya kembali," terang Musa, kepada wartawan. Senin (14/11/2022). 

Menurut Musa, keberadaan markas Pol PP dilokasi eks gedung kelurahan lama tersebut sangat tidak tepat.

"Karena kan sudah ada tempatnya yang pas yaitu di kantor Kecamatan. Tetapi ini kenapa seperti niat sekali untuk bermarkas di lokasi itu, apa karena dekat dengan pasar buah dan pasar sayur?," pungkasnya.

Menurut mereka (red Pol PP) kata Musa, markas itu ditempati berdasarkan arahan pimpinannya yaitu Kasatpol PP DKI Arifin.

"Karena kata Pol PP itu, Arifin merupakan putra daerah," ujar Musa.

Tapi walaupun begitu kata Musa, hal itu juga tidak tepat, karena warga masyarakat lebih membutuhkan adanya keberadaan puskesmas diwilayahnya. 

"Keinginan masyarakat yaitu gedung tersebut dijadikan sebagai puskesmas, karena kita punya dasar yaitu dari pak Camat yang menyebut itu untuk bikin puskesmas. Waktu itu camat langsung bicara sama saya dan juga kepala puskesmas agar segera di rapihkan," bebernya.

Namun pihak Puskesmas, kata Musa, belum berani untuk menindaklanjuti arahan Camat karena tidak ada surat resmi dari Camat, sehingga gedung tersebut vakum.

"Nah, mungkin akibat vakum itu, pihak Pol PP Kecamatan menggunakannya sebagai markas. Cuma mereka tidak ada koordinasi dengan Lurah dan Camat setempat, hanya berdasarkan perintah pimpinannya saja, sehingga warga pun mempertanyakannya," jelas Musa.

Atas hal itu, Musa menyebut telah membawa permasalahannya ke pendopo pengaduan di kantor gedung Balaikota DKI pada hari Senin (14/11/2022) pagi, dan langsung ditanggapi pihak Provinsi. 

"Setelah mengadu, tadi sore dapat informasi dari bu Lurah yang mengatakan kalau besok kita diundang ke kantor PPAD Provinsi. Mudah- mudahan ada jalan keluar terbaik," ungkapnya. 

Sementara itu, Lurah Jembatan Lima Amperiyani membenarkan tentang adanya aksi protes warga mengenai keberadaan markas Satpol PP di gedung eks kelurahan lama. 

"Iya warga protes, namun besok akan dirapatkan di Provinsi. Kita lihat saja nanti apakah tetap dijadikan markas Pol PP atau Puskesmas," ucapnya. Red

Inspirasi News

Kediri, SindoNews.id - Dengan beragamnya jenis tugas dan fungsi Kemenkumham membuat instansi yang dipimpin Yasonna H Laoly itu menjadi rawan mengalami krisis komunikasi.

Untuk itu, jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim terutama di UPT Keimigrasian dan UPT Korwil Kediri berupaya memperkuat peran humas dalam situasi krisis.

Penguatan peran humas itu dikemas dalam workshop kehumasan bertajuk 'Strategi Komunikasi Krisis, Mengubah Bad News Menjadi Good News.'

Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Surya, Kediri itu diinisiasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kediri. Kadiv Keimigrasian Hendro Tri Pasetyo mewakili Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji membuka kegiatan didampingi Kakanim Kediri Erdiansyah.

Dalam sambutannya, Hendro menyatakan bahwa peran humas pemerintah di era kemajuan teknologi dan informasi sekarang bukan lagi hanya sebagai penyampai informasi. melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan progam pemerintah. 

"Terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik (good governance) di masyarakat," terangnya. 

Tidak itu saja, Hendro menyinggung bahwa humas juga harus tangguh. Terutama dalam situasi krisis.

"Kekuatan humas diuji saat terjadi krisis, jadi kegiatan hari ini sanga positif untuk memperkuat peran kehumasan di situasi krisis," ujar Hendro.

Sementara itu, Erdiansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan memberikan tambahan pengetahuan dan juga recharging bagi pejabat dan petugas kehumasan.

Terutama dilingkungan UPT Imigrasi Se-Jawa Timur, UPT Kemenkumham Korwil Kediri, serta dari Kantor Imigrasi Kediri sendiri untuk dapat mengelola dan menangani krisis. 

"Karena krisis dapat terjadi kapanpun dan di organisasi manapun," ujarnya. 

Untuk itu, dalam kegiatan ini pihaknya menghadirkan narasumber dari kalangan jurnalis. Yaitu Danu Sukendro selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri. 

"Tujuannya agar perserta workshop dapat melihat bagaimana jurnalis melihat krisis yang terjadi di organisasi pemerintah," jelasnya. 

Selain itu, Pranata Humas Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi Ade Irma Stefi memberikan pengetahuan bagaimana strategi komunikasi yang harus dimiliki oleh organisasi pemerintahan.

Pada sesi terakhir, dihadirkan narasumber dari kalangan praktisi public speaking sekaligus influencer yang cukup berpengalaman, yaitu Gendhis N Widhi dan Isti Ulfasari. 

"Karena kami menyadari bahwa setiap pejabat publik harus mampu berbicara serta mengkomunikasikan kebijakan dan capaian-capaian organisasi pemerintah  baik di internal organisasi pemerintah maupun di depan jurnalis," jelasnya. (Redho)

Inspirasi News

Sidoarjo, SindoNews.id - Sebanyak 74 warga binaan Lapas Surabaya bebas hari ini (15/11/2022). Diantaranya 51 warga binaan bebas bersyarat dan 23 lainnya berstatus bebas murni.

Hal itu dikonfirmasi Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji. Menurutnya, banyaknya jumlah warga binaan yang bebas disebabkan beberapa hal. 

“Salah satunya karena diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan telah terbitnya petunjuk teknis (juknis) tentang pemenuhan hak bersyarat terhadap warga binaan,” ujar Zaeroji.

Pada Pasal 10 UU Pemasyarakatan, lanjut Zaeroji, menjelaskan seluruh warga binaan berhak mendapatkan hak yang sama. Seperti hak integrasi seperti Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) maupun hak remisi. 

“Terkecuali warga binaan yang divonis dengan seumur hidup maupun mati,” ujarnya. 

Karena merupakan hak bersyarat, tutur Zaeroji, hak tersebut baru bisa didapat dengan menjalankan kewajiban selama di lapas.

Yaitu dengan mentaati peraturan tata tertib, mengikuti program pembinaan secara tertib, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang.  

“Tidak hanya itu, syarat lain yaitu telah menunjukkan penurunan risiko melalui assessment,” lanjut pria kelahiran Samarinda itu.

Sementara itu, warga binaan yang bebas murni mayoritas telah selesai menjalani masa hukuman subsider.

Sempat mendapat remisi umum kemerdekaan RI, namun mereka tidak menjalankan pidana tambahan seperti membayar denda. Rata-rata masa subsider yang harus dijalani selama tiga bulan.

“Mereka banyak yang sebenarnya bisa bebas pada 17 Agustus 2022 karena mendapat remisi umum, namun karena masih ada denda yang belum dibayar, sehingga harus menjalani subsider,” terangnya.

Zaeroji menegaskan bahwa layanan kepengurusan integrasi maupun remisi tersebut gratis. Karena semua proses otomatis berdasarkan sistem database pemasyarakatan. 

“Pelayanan kepengurusannya gratis, jika masyarakat menemukan penyimpangan, segera laporkan ke kami, akan segera kami tindaklanjuti,” terang Zaeroji.

Sementara itu, Jalu Yuswa Panjang selaku Kalapas Kelas I Surabaya mengungkapkan rasa bahagianya. Karena bisa melihat warga binaanya bisa bebas dan bertemu kembali keluarganya.

"Sampaikan salam hangat saya kepada keluarga, perbaiki komunikasi dengan mereka, dan jangan lupa minta maaflah kepada orang tua," ujar Jalu.

Jalu juga berpesan kepada mereka agar membawa nama baik lapas kepada masyarakat. Salah satunya dengan menjaga tingkah laku ketika berkumpul dengan masyarakat.

"Jangan kecewakan keluarga yang sudah menunggu kalian semua dan bagi yang sudah berkeluarga jangan lupa untuk menafkahi keluarganya," harap Jalu.

Bagi warga binaan yang bebas bersyarat, dilaksanakan serah terima di Bapas Surabaya. Mereka akan mengikuti pembimbingan yang ditentukan bapas yang terletak di Desa Medaeng itu. Pihak lapas menyediakan bisa sebagai transportasi untuk warga binaan.

Salah satu warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah MS. Pria yang harus dibantu dengan kursi roda itu terlihat sangat bahagia dan bersyukur bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Apalagi, dia dijemput oleh keluarganya. 

“Alhamdulillah selama di lapas kami diperhatikan dengan baik, terutama oleh petugas di klinik lapas yang merawat saya,” ujar pria yang menderita stroke itu.

Selain itu, warga binaan yang lain berinisial BM berterima kasih kepada Lapas Surabaya yang telah memberikan pembinaan baik kepribadian dan kemandirian.

Selama di lapas, dia mendapatkan pembinaan kerohanian seperti pengajian rutin dan istigosah. 

“Selain itu saya diikutkan pelatihan pengelasan, saya juga diberikan ruang untuk bermain musik, dan saat ini saya juga punya kesempatan mengikuti pendidikan kejar paket C di lapas,” urainya. (Redho)

x

Inspirasi News

Madiun, SindoNews.id || Jajaran TNI dan Polri di Madiun kompak memberikan kejutan pada HUT Korps Brimob ke-77 dengan mendatangi Mako Brimob Batalyon C Madiun di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun. Senin (14/11/2022) pagi.

Pada HUT Brimob Ke-77 kali ini Polres Madiun Kota bersama Polres Madiun dan Kodim 0803 Madiun memberikan kue ulang tahun dan nasi tumpeng yang diterima langsung oleh Danki Brimob Batayon C  Madiun AKP Aris bersama anggota.

Mewakili Kapolres, Wakapolres menyampaikan Kapolres berada di Surabaya menghadiri acara syukuran HUT Brimob di Polda Jatim. Ia mewakili menyampaikan selamat ulang tahun kepada Korps Brimob Polri Ke-77 semoga jaya dan sukses selalu dalam menjalankan tugas tugas negara.

Selanjutnya secara simbolis pemberian kue dan nasi tumpeng diberikan oleh Wakapolres Kompol Supriyono bersama Wakapolres Madiun  Kompol Ricky dan Pabung Kodim 0803 Madiun Mayor Inf Herry.

Pada kesempatan ini Danki Brimob mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas kunjungannya.

"Kami sangat terkejut atas kunjungan dadakan ini, disini kami menyampaikan kami siap membantu tugas tugas Polres jajaran khususnya di Madiun Raya," ucapnya.

Sebagai tambahan informasi, sejarah Korps Brimob Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Korps Brimob Polri adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri.

Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri.

Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakkan hukum beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD).

Korps Brimob juga bersifat sebagai komponen besar didalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersamaan dengan operasi militer.

“Terakhir semoga tali silaturahmi dan sinergitas TNI POLRI yang kita bangun ini selalu terjaga agat tetap solid dan TNI POLRI tetap jaya,” ucap Wakapolres. (Redho)

x