Provokasi ‘Indonesia Gelap’ Rawan Kaburkan Fakta, Mari Cek Fakta

Jakarta, sindonews.com - Gerakan Indonesia Gelap dinilai sebagai provokasi yang tidak berdasar dan sarat manipulasi. Sejumlah tokoh menyuarakan keprihatinan bahwa gerakan tersebut justru berisiko menyesatkan opini publik dan melemahkan semangat persatuan nasional.

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa narasi “Indonesia Gelap” tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan.

Ekonomi nasional tumbuh positif, aktivitas masyarakat berjalan normal. Narasi ini justru menciptakan ilusi ketakutan yang tidak relevan,” ujarnya.

Ia menyebut pemerintah tidak menghalangi aspirasi publik selama disampaikan secara damai dan konstitusional. Namun, agitasi dan adu domba berbasis hoaks tidak akan dibiarkan berkembang.

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, menilai gerakan pesimisme harus dilawan dengan literasi dan nalar sehat.

“Generasi muda harus lebih cerdas membaca situasi. Jangan sampai energi mereka dimanfaatkan oleh pihak yang ingin merusak kohesi sosial bangsa,” katanya.

Senada, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan bahwa gerakan ini membuka celah infiltrasi dari aktor eksternal yang ingin merusak tatanan kebangsaan.

“Ada pihak-pihak yang mencoba menyusupi gerakan mahasiswa dengan narasi kelam. Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional,” tegasnya.

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, turut memperingatkan publik agar mewaspadai pola lama yang kembali dimainkan dalam balutan isu baru.

"Ketika pemerintah gencar melakukan transformasi besar-besaran, selalu ada pihak yang ingin menggagalkannya. Gerakan seperti ini patut dicurigai sebagai strategi lama yang dikemas ulang," ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik Dr. Jhon Tuba Helan juga menyuarakan pentingnya objektivitas. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan negara pasti memiliki sisi positif dan negatif, namun harus dilihat secara utuh dan bukan dijadikan alat mobilisasi.

“Kita harus mendukung kebijakan yang sudah dirancang demi kepentingan rakyat. Jangan mudah terprovokasi atau dimobilisasi oleh elite politik yang belum tentu memahami secara utuh dampaknya,” ujarnya.

Jhon pun menambahkan bahwa perbedaan dalam demokrasi adalah wajar, namun stabilitas tetap menjadi tanggung jawab bersama.

“Pro-kontra pasti ada, tapi yang penting adalah mendukung jalannya pemerintahan terpilih selama periode lima tahun. Evaluasi boleh, tapi jangan sampai memecah belah,” tutupnya. Rill/RED