 |
| Aktivis Lala Komalawati |
Jakarta, sindonews.id | Gelombang penonaktifan sejumlah anggota DPR oleh partai politik buntut dari pernyataan kontroversial dan aksi yang memicu kemarahan publik menuai tanggapan dari aktivis politik, Lala Komalawati.
Ia menilai langkah tegas yang diambil Golkar, NasDem, dan PAN wajar sebagai bentuk tanggung jawab partai terhadap aspirasi rakyat, namun harus dibarengi evaluasi mendalam.
“Penonaktifan ini jangan hanya sekadar langkah meredam amarah publik. Partai politik harus menjadikannya momentum introspeksi, agar kader yang duduk di kursi DPR lebih berhati-hati, sensitif, dan benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat,” kata Lala dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, sejumlah statement anggota DPR yang viral beberapa waktu terakhir telah melukai perasaan masyarakat, terlebih di tengah situasi aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa.
“Ini persoalan empati dan etika. Rakyat sedang berduka, tapi ada anggota dewan yang justru menampilkan hal-hal yang dianggap tidak pantas. Wajar jika masyarakat marah,” tegasnya.
Citra Partai Jadi Taruhan
Lala Komalawati menambahkan, penonaktifan para anggota DPR memang bisa meredam kemarahan publik sesaat, tetapi efek jangka panjangnya bergantung pada konsistensi partai.
“Kalau hanya reaktif karena ada tekanan publik, masyarakat bisa melihat itu sebagai langkah pencitraan. Tapi kalau dijalankan konsisten, ini bisa menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada partai,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut individu, melainkan juga institusi partai. Publik, kata dia, akan menilai sejauh mana partai mampu mendidik, mengawasi, dan mengontrol kader yang diberi amanah duduk di parlemen.
“Citra partai saat ini benar-benar dipertaruhkan. Jika mereka bisa menunjukkan sikap tegas, adil, dan konsisten, kepercayaan rakyat bisa pulih. Tapi kalau tidak, publik akan semakin apatis terhadap partai politik dan wakil rakyatnya,” jelasnya.
Lala juga mengingatkan, kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi semua partai untuk lebih selektif dalam menempatkan calon legislatif, bukan sekadar mengandalkan popularitas.
“Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar slogan. Mereka ingin melihat wakil rakyat yang benar-benar peka dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. Rill/Red
Komentar0