 |
| Ketua PPKL3 JP Tri Harijanto |
Jakarta, sindonews.id - Dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan bertajuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi DKI Jakarta, Selasa (5/8).
Kegiatan ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi di tingkat lokal.
Forum tersebut diikuti oleh berbagai elemen strategis, seperti perwakilan dari Ormas, komunitas koperasi, LSM, serta asosiasi pedagang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.
Kesbangpol menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan ekonomi rakyat, terutama kelompok usaha kecil yang menjadi ujung tombak perekonomian kota.
Dalam kegiatan tersebut, Taufan Bakri, mantan Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, hadir sebagai narasumber. Ia menegaskan perlunya keterlibatan aktif semua pihak dalam merancang dan menerapkan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Figur sentral dalam diskusi kali ini adalah JP Tri Harijanto, Ketua Umum PPKL3 (Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Loksem dan Lokbin), yang dikenal luas sebagai pembela hak-hak pedagang kecil.
Dalam pernyataannya, Tri menyerukan agar pemerintah tidak lagi melakukan penggusuran terhadap pelaku UMKM tanpa menyediakan solusi yang manusiawi dan layak.
“UMKM adalah fondasi ekonomi masyarakat. Kami tidak menolak penataan, tapi kami minta solusi yang adil. Bila perlu direlokasi, maka sediakan tempat yang layak dan mendukung kelangsungan usaha,” ujar Tri Harijanto, yang aktif menyuarakan kepentingan pedagang kecil dalam berbagai forum dialog kebijakan.
Tri juga menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya, PPKL3 telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani suara para pedagang ke tingkat pengambilan keputusan.
Ia menekankan pentingnya partisipasi komunitas usaha kecil dalam penyusunan kebijakan publik, terutama di bidang ekonomi kerakyatan.
Dari sisi koperasi, peserta bernama Atie Rozza menyoroti kompleksitas regulasi yang kerap menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
Ia meminta adanya penyederhanaan proses birokrasi agar pelaku usaha kecil dapat bergerak lebih cepat dan efisien.
Selain itu, peserta juga menyoroti fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal yang semakin meresahkan.
Maraknya pinjol dengan bunga mencekik dan pola penagihan yang intimidatif dinilai membahayakan stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Sejumlah pengurus PPKL3 lainnya yang hadir dan berkontribusi aktif dalam diskusi antara lain H. Amran Sukamto, Agustinus, Lala Komalawati, serta H. Komarudin. Mereka menambahkan pentingnya pemerintah memastikan kebijakan ekonomi menjangkau sektor informal secara tepat guna dan berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kesbangpol DKI Jakarta dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis kolaborasi.
Melalui forum semacam ini, diharapkan lahir solusi konkret dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Rill/lala
Comments0