.jpeg)
Jakarta, sindonews.id – Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) DKI Jakarta bersama sejumlah perwakilan koperasi pasar menggelar audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (10/09/2025).
Pertemuan ini membahas beragam persoalan mendesak yang tengah dihadapi pedagang, mulai dari beban tunggakan CMS (retribusi), biaya Perpanjangan Hak Pakai (PHP), hingga tantangan pasar tradisional menghadapi persaingan dengan platform belanja online.
Aspirasi Pedagang: Pemutihan CMS dan Penghapusan PHP
Dalam pertemuan tersebut, Puskoppas mendesak adanya langkah nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban pedagang. Mereka berharap agar tunggakan CMS yang selama ini menumpuk dapat dipertimbangkan untuk diberi pemutihan.
Ketua Umum Puskoppas DKI, H. Gusnal, menyebut biaya PHP juga harus dievaluasi, bahkan dihapuskan, karena terbukti sangat memberatkan pedagang.
“Pedagang sudah lama menjerit soal CMS. Kami meminta agar pemerintah mempertimbangkan pemutihan dan penghapusan pembayaran. Untuk PHP, sebaiknya ditiadakan karena semakin menekan pedagang kecil,” tegas Gusnal.
Selain itu, Puskoppas juga menyoroti kondisi pasar tradisional yang sebagian besar dinilai kurang terawat. Beberapa proyek pembangunan bahkan terbengkalai, seperti di Pasar Cempaka Putih, Pasar Blok A, Pasar Benhil, Pasar Blok G Tanah Abang, dan sejumlah pasar lainnya.
Pasar Tradisional Terpuruk
Gusnal mengingatkan bahwa pasar tradisional kini berada dalam tekanan berat. Toko-toko offline semakin sepi pengunjung karena kalah bersaing dengan perdagangan online.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, pasar tradisional makin terpuruk. Sekitar 50 persen toko sudah tutup. Harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan,” ujarnya.
Bendahara Puskoppas DKI, Hj. Wahyuni, menegaskan aspirasi ini bukan sekadar keluhan, melainkan kebutuhan mendesak. “Pedagang ingin kepastian. Pemerintah harus benar-benar hadir memberi solusi agar pasar tetap bertahan,” katanya.
Respons Gubernur DKI
Menanggapi masukan tersebut, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan apresiasinya kepada Puskoppas yang telah menyuarakan aspirasi pedagang.
Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa menghapus tunggakan CMS, namun akan menyiapkan skema keringanan agar tidak semakin membebani pedagang.
“Tunggakan CMS tidak bisa dihapus, tetapi pemerintah akan memberikan skema yang lebih meringankan. Untuk PHP, kami juga akan melakukan evaluasi agar aturannya jelas, namun tetap tidak memberatkan pedagang,” ujar Gubernur.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur mengumumkan pembentukan Tim Khusus Penyelamatan Pasar. Tim ini ditugaskan untuk merumuskan strategi revitalisasi pasar tradisional dan mencari solusi agar pedagang mampu bertahan di era digitalisasi.
“Kami ingin pasar tradisional tetap hidup. Karena itu, tim khusus akan bekerja sama dengan koperasi dan para pedagang untuk menemukan langkah terbaik,” tegasnya.
Momen Kolaborasi
Audiensi ini menjadi wadah penting bagi pemerintah, Puskoppas, Perumda Pasar Jaya, dan pedagang pasar untuk memperkuat sinergi.
Dengan adanya dialog terbuka, diharapkan lahir kebijakan yang lebih berpihak pada pedagang kecil sekaligus menjaga eksistensi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat. Rill/Lala
Komentar0