Aktivis Lala Komalawati Desak Pemerintah Transparan Usut Kasus Teror Air Keras Aktivis KontraS

Jakarta, sindonews.id - Aktivis sosial dan hukum, Lala Komalawati, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, secara transparan dan menyeluruh.

Menurut Lala, pelimpahan penanganan kasus dari Polda Metro Jaya ke Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia tidak boleh menjadi alasan untuk menutup akses publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Kasus ini menyangkut rasa keadilan publik. Proses hukum harus terbuka, tidak boleh ada kesan ditutup-tutupi, apalagi jika menyangkut dugaan keterlibatan aparat,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Ia menilai, serangan terhadap aktivis merupakan bentuk ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan sipil, sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal.

“Ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, tetapi serangan terhadap ruang demokrasi. Negara harus menunjukkan keberpihakan pada korban dan penegakan hukum yang adil,” ujarnya.

Lala juga menekankan pentingnya pengungkapan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut, tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku teknis. Harus diungkap siapa yang merencanakan dan mengendalikan aksi ini,” katanya.

Langkah yang Didorong kepada Pemerintah

Dalam pernyataannya, Lala Komalawati turut mendorong sejumlah langkah strategis yang perlu segera diambil pemerintah:

Transparansi penanganan kasus

Pemerintah dan aparat diminta memberikan update berkala kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.

Penguatan perlindungan aktivis

Negara harus menjamin keamanan aktivis dan masyarakat sipil dari ancaman kekerasan.

Peradilan yang adil dan terbuka

Jika melibatkan unsur sipil dan militer, proses hukum harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan akuntabel.

Pengusutan hingga aktor utama

Aparat diminta tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri pihak yang berada di balik peristiwa.

Evaluasi institusi terkait

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Lala berharap pemerintah dapat menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Kepercayaan publik dipertaruhkan dalam kasus ini. Negara harus hadir secara tegas, adil, dan transparan,” pungkasnya. Rill/Red