.jpeg)
Lamongan, sindonews.id — Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Tak hanya unggul di tingkat Jawa Timur, program ini kini juga menjadi perhatian di level nasional berkat pertumbuhannya yang signifikan.
Data menunjukkan, jumlah dapur MBG di Lamongan yang pada Agustus 2025 masih berada di angka 34 unit, kini melonjak drastis menjadi sekitar 145 dapur per Maret 2026. Seluruh dapur tersebut telah beroperasi dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Lamongan.
Di sisi lain, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga telah aktif menjalankan fungsinya dalam mendukung program ini. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kodim 0812 Lamongan, pelaku UMKM, peternak, nelayan, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berperan dalam penyediaan bahan pangan berbasis lokal.
Meski capaian secara kuantitas terbilang tinggi, aspek kualitas tetap menjadi fokus utama. Evaluasi secara berkala dinilai sangat penting guna menjaga mutu layanan serta memastikan seluruh pelaksanaan tetap sesuai standar yang telah ditetapkan.
Hal ini disampaikan Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, saat menghadiri acara Halalbihalal Mitra MBG tingkat Kecamatan Lamongan yang digelar di Gedung Olahraga (GOR), Sabtu (28/3/2026).
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi rutin menjadi faktor penting agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan optimal, aman, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
“Kami ingin memastikan program Bapak Presiden ini berjalan dengan baik dan aman di Lamongan. Karena itu, Forkopimda mendorong agar SPPG melakukan evaluasi minimal setiap bulan,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa keberadaan sekitar 145 dapur MBG saat ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.
“Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kita harapkan program ini semakin maksimal dan mampu menciptakan generasi masa depan yang lebih berkualitas,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Dandim juga mengingatkan adanya konsekuensi bagi SPPG yang tidak menjalankan program sesuai ketentuan. Ia menyebut, secara nasional sudah ratusan unit yang dihentikan operasionalnya akibat tidak memenuhi standar.
“Sekitar 700 SPPG secara nasional telah ditutup karena tidak sesuai SOP. Kami tentu berharap di Lamongan tidak terjadi hal serupa,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG Lamongan Kota, Agustin, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan dan keberhasilan program MBG agar tetap berjalan sesuai tujuan.
Ia menyoroti pentingnya pengawasan dalam distribusi makanan serta penggunaan anggaran agar tetap transparan dan tepat sasaran.
“Kita harus memastikan program ini berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi kualitas menu maupun penggunaan anggaran. Dengan pengawasan bersama, program ini bisa terus berjalan dengan baik,” tutupnya. Rill/Red
Komentar0