 |
| Aktivis Lala Komalawati |
Jakarta, sindonews.id - Aktivis sosial ibu dan anak, Lala Komalawati, menyatakan dukungannya terhadap sikap Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang meminta agar final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tidak diulang.
Menurut Lala, keputusan mengulang kompetisi justru berpotensi memberikan tekanan psikologis kepada peserta didik yang sebelumnya telah berjuang secara maksimal dalam perlombaan tersebut.
“Anak-anak peserta lomba bukan pihak yang melakukan kesalahan. Mereka sudah berusaha keras, belajar, berlatih, dan bertanding secara sportif. Jangan sampai karena kesalahan teknis atau ketidakcermatan dewan juri, justru anak-anak yang harus menanggung dampak psikologisnya,” ujar Lala dalam keterangannya, Rabu (14/5/2026).
Lala menilai langkah evaluasi memang penting dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), namun evaluasi tersebut seharusnya difokuskan pada sistem penjurian, mekanisme pengawasan, serta profesionalitas pelaksana lomba, bukan dengan mengulang pertandingan.
Ia juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dalam setiap pengambilan kebijakan yang melibatkan peserta didik. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh lembaga negara harus memperhatikan kondisi mental, rasa keadilan, dan hak anak untuk memperoleh lingkungan kompetisi yang sehat.
Sebagai bentuk langkah konkret, Lala mendorong MPR RI untuk:
- melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dewan juri dan sistem perlombaan;
- menyusun standar operasional penanganan sengketa atau kesalahan penilaian secara transparan;
- menghadirkan pendampingan psikologis bagi peserta yang terdampak polemik;
- serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang pada kompetisi mendatang.
Selain itu, Lala juga mengajak seluruh pihak, termasuk sekolah dan orang tua, untuk menjaga kondisi psikologis para peserta agar tidak merasa menjadi pihak yang disalahkan akibat polemik tersebut.
“Saya setuju dengan sikap FSGI bahwa fokus utama saat ini bukan mengulang lomba, melainkan memperbaiki sistem dan menjaga kondisi mental anak-anak. Mereka harus tetap merasa dihargai atas usaha dan perjuangannya,” katanya.
Lala berharap MPR RI dan pemerintah dapat menjadikan persoalan ini sebagai momentum pembenahan tata kelola perlombaan pendidikan yang lebih profesional, transparan, dan ramah anak.
“Harapan saya, MPR dan pemerintah benar-benar menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Jangan sampai keputusan yang diambil justru melukai semangat belajar dan rasa percaya diri peserta didik. Negara harus hadir melindungi anak-anak, termasuk dalam dunia pendidikan dan kompetisi,” pungkas Lala. Rill/Eno
Komentar0