Jakarta — Aspirasi mahasiswa terkait kondisi ekonomi dan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati. Namun, tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai kurang tepat karena program tersebut masih menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Saat ini pemerintah justru tengah melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi dilakukan bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan anggaran digunakan secara optimal sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.
“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.
Menurutnya, pemerintah juga terus membenahi tata kelola pelaksanaan program, termasuk penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar layanan semakin efektif sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” ujarnya.
Selain pembenahan tata kelola, pemerintah memperluas cakupan manfaat program kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
Di sektor energi, pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga daya beli masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan inflasi dan kondisi pasar sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penghentian MBG dinilai bukan menjadi solusi, melainkan yang dibutuhkan adalah penguatan tata kelola agar manfaat program semakin optimal dirasakan masyarakat luas. Rill/Red
Komentar0