Jakarta, 14 Agustus 2026 - Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau masyarakat di 153 kabupaten dan kota di seluruh 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga ketika program tersebut diterapkan secara nasional.
“Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi,” kata Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Digitalisasi tersebut membawa perubahan besar dalam proses pendaftaran maupun pemeriksaan kelayakan penerima bantuan. Masyarakat yang sebelumnya harus datang langsung, mengurus dokumen, dan kehilangan waktu kerja kini dapat mendaftar dengan mudah tanpa dipungut biaya.
Prabowo mengungkapkan, keluarga tidak mampu sebelumnya harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk kebutuhan perjalanan, dokumen, fotokopi, serta menanggung waktu kerja yang hilang. Proses pemeriksaan kelayakan yang semula membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, kini dapat diselesaikan dengan cepat.
“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” ujarnya.
Menurut Prabowo, masyarakat tidak boleh dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah juga harus mengurangi pengulangan penyerahan data yang sebenarnya telah tersimpan dalam sistem negara.
“Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi,” tegasnya.
Perluasan digitalisasi tersebut menjadi bagian dari implementasi agenda pro kesejahteraan rakyat (Pro-Kesra) terintegrasi. Transformasi layanan sosial diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, memperkuat transparansi, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses bantuan pemerintah.
Presiden Prabowo sempat memperkenalkan dua penerima manfaat program perlindungan sosial yang hadir dalam sidang kenegaraan. Mereka adalah Susana dari Kabupaten Bogor dan Margaret Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
“Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp 700 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan Program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya,” tutur Presiden.
Sementara itu, Margaret Lita Roy tumbuh dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia tetap berdagang sambil merawat tantenya yang telah berusia 80 tahun. Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi penopang kehidupan keluarganya.
Prabowo menegaskan, bantuan sosial bukan dimaksudkan untuk menggantikan semangat dan usaha masyarakat. Negara hadir untuk memastikan kerja keras rakyat tidak berakhir sia-sia hanya karena keterbatasan ekonomi dan akses terhadap pelayanan dasar.
Prabowo juga memandang pembangunan sebagai perjuangan panjang yang membutuhkan kesinambungan. Berbagai program yang berjalan saat ini tidak terlepas dari fondasi yang telah diletakkan para presiden dan pemimpin Indonesia sebelumnya.
Presiden juga menegaskan akan meningkatkan, memperbaiki, dan menambah program yang telah dirintis oleh pemerintahan terdahulu. Ia secara khusus menyebut program perlindungan sosial yang dikembangkan pada masa pemerintahan terdahulu.
“Semua yang kita alami, hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati, sekarang kita teruskan,” pungkasnya. Rill/Red
Komentar0