Perwakilan forum, Todo Syaputra, mendorong agar berbagai informasi tersebut ditelusuri secara objektif melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
Ia menilai, pimpinan perusahaan milik negara tidak hanya dituntut memiliki kapasitas manajerial, tetapi juga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Sorotan tersebut salah satunya muncul setelah beredarnya video melalui akun Facebook Cak Kirun Reel dengan judul “Silaturahmi Dengan Bapak Dirut PLN Pusat”. Dalam video tersebut, Suroso terlihat bersama seorang perempuan bernama NZ.
Video itu kemudian menjadi perhatian pihak forum. Namun, Todo menegaskan bahwa pihaknya masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi terhadap sejumlah informasi yang berkembang, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur terhadap pihak-pihak yang disebut.
Selain itu, Todo juga menyampaikan sejumlah informasi mengenai dugaan persoalan dalam kehidupan keluarga Suroso.
Informasi tersebut, menurutnya, berkaitan dengan tanggung jawab keluarga serta sejumlah aspek kehidupan pribadi yang dinilai perlu diklarifikasi.
Meski demikian, dugaan maupun informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang tidak dapat serta-merta dijadikan dasar penilaian hukum ataupun kesimpulan mengenai integritas profesional tanpa verifikasi terhadap bukti dan keterangan pihak terkait.
Persoalan yang dinilai lebih relevan untuk ditelusuri dalam konteks tata kelola perusahaan adalah dugaan adanya pengaruh pihak di luar struktur resmi PLN terhadap proses pengambilan keputusan manajerial.
Todo mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam urusan internal perusahaan, termasuk terkait penempatan pejabat dan kebijakan organisasi. Ia meminta informasi tersebut diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang memiliki kewenangan.
Menurutnya, pengambilan keputusan strategis di lingkungan PLN harus dilakukan berdasarkan prosedur organisasi, kewenangan yang sah, kompetensi, serta pertimbangan profesional.
“Jabatan Direktur Utama BUMN bukan sekadar posisi strategis, tetapi juga membawa tanggung jawab besar kepada negara dan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan persoalan yang berkaitan dengan integritas, konflik kepentingan, maupun intervensi dalam pengambilan keputusan harus diperiksa secara transparan dan objektif,” kata Todo. Rabu (18/11/2026).
Ia juga menilai penerapan prinsip meritokrasi di lingkungan PLN perlu menjadi perhatian, terutama dalam proses pengangkatan, penempatan, maupun evaluasi pejabat perusahaan.
Menurut Todo, sistem pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan negara semestinya mengedepankan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, dan kinerja, serta tidak dipengaruhi kepentingan personal yang berada di luar mekanisme formal.
“PLN merupakan perusahaan strategis yang menyangkut kepentingan publik. Penempatan pejabat dan pengambilan keputusan harus berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan mekanisme yang berlaku, bukan kedekatan personal,” ujarnya.
Todo menegaskan, apabila dugaan intervensi dalam pengambilan keputusan benar-benar terjadi, maka hal tersebut perlu ditelaah secara objektif untuk memastikan bahwa proses manajerial perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Atas sejumlah informasi dan dugaan tersebut, Forum Pemerhati Kebijakan dan Meritokrasi BUMN mendorong kementerian yang membidangi BUMN serta organ pengawasan PLN untuk melakukan penelaahan sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti, transparansi, dan mekanisme yang berlaku, sehingga dapat memberikan kejelasan sekaligus menjaga kredibilitas perusahaan.
Sebagai informasi, Suroso Isnandar ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026, menggantikan Darmawan Prasodjo.
Sebelum menduduki posisi tersebut, Suroso diketahui pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di PLN, di antaranya Direktur Manajemen Risiko serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan.
Hingga berita ini disusun, dugaan yang disampaikan Forum Pemerhati Kebijakan dan Meritokrasi BUMN tersebut belum dapat dinyatakan terbukti.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi bagi Suroso Isnandar, NZ, maupun pihak manajemen PLN untuk menyampaikan penjelasan atau tanggapan atas informasi yang berkembang.
Penelusuran lebih lanjut diperlukan guna memastikan fakta, membedakan persoalan personal dengan dugaan pelanggaran tata kelola perusahaan, serta menghindari penilaian yang tidak didasarkan pada bukti dan konfirmasi yang memadai.
Redaksi Detikline.com membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Setiap tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab yang disampaikan akan ditindaklanjuti dan dipublikasikan sesuai ketentuan serta kebijakan redaksi. Rill/Red

Komentar0